Ganti Pendekatan Security dengan Prosperity

Jakarta - Konflik negara serumpun RI-Malaysia selalu saja berulang. Untuk mempertahankan kedaulatan RI, pemerintah hendaknya menggunakan pendekatan kesejahteraan dibanding militer.

"Persoalannya ada wilayah perbatasan pulau maupun darat tidak relevan pendekatannya.  Tidak relevannya terlalu security. Mungkin harus mulai diubah menjadi prosperity. Pendekatan kemakmuran ditingkatkan, security-nya dilonggarkan," ujar ujar pengamat hukum internasional dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Jawahir Tantowi.

Jawahir menyampaikan hal itu dalam wawancara dengan detikcom, Rabu (11/6/2008).

Menurut dia, masalah penduduk perbatasan adalah penduduknya yang miskin. Sehingga penduduk perbatasan cenderung berkomunikasi dengan pihak luar lebih intens.

"Seperti pancaran televisi, 5 kilometer dari perbatasan sudah bisa menangkap pancaran TV Malaysia. Sedangkan dari Indonesia sendiri tidak begitu mudah," kata Jawahir yang sedang melakukan penelitian tentang peta persoalan sosial ekonomi budaya dan peningkatan SDM-nya di wilayah perbatasan di Sambas, Kalbar, ini.

Penduduk perbatasan, juga lebih mudah menjual hasil usahanya ke negara tetangga dibanding ke negeri sendiri. Pendekatan kemakmuran itu, pemerintah pusat tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah daerah harus dilibatkan.

"Pemerintah RI harus mempertahankan diplomasi 1 pintu untuk seluruh komitmen sebagai bangsa dan NKRI. Selain ada itu, ada wilayah tertentu yang setidak-tidaknya peran daerah itu ditingkatkan," ujar dia.

Peran yang dilakukan pemda, imbuhnya, berkaitan dengan teknis pembangunan, pengawasan, pemekaran, dan teknis menyejahterakan masyarakat. "Kalau terlalu andalkan pemerintah pusat, maka mustahil dapat dilakukan karena birokrasi terlalu panjang," tutur Jawahir.

Dengan meningkatnya kesejahteraan, maka kesadaran penduduk perbatasan untuk menjaga negaranya akan turut meningkat. "Kalau tidak, bukan tidak mungkin nilai kebangsaan luntur. Mereka bisa menjadi pekerja sipil dan menjadi laskar keamanan di Malaysia seperti yang lampau," tandas Dekan Fakultas Hukum UII ini. (nwk/nrl)