SBY Didesak Minta Klarifikasi Malaysia Soal Helipad

Jakarta - Helipad milik Malaysia yang terletak 7 meter di luar perbatasan RI dengan Malaysia membuat geram Komisi I DPR. Wakil Ketua Komisi I Arief Mudatsir Mandan meminta pemerintah segera mengklarifikasi informasi tersebut pada Malaysia.

"Mestinya menurut perjanjian perbatasan, 2 kilometer harus bebas dari segala aktivitas. Kalau benar itu terjadi, pemerintah harus segera meminta penjelasan pada pemerintah Malaysia," ujar Arief pada detikcom, Jakarta, Rabu (11/6/2008).

Menurut politisi PPP ini, klarifikasi sangat penting untuk memastikan apakah pembangunan helipad tersebut untuk kepentingan politik, ekonomi, militer atau illegal logging. Hal ini akan mempengaruhi respons Indonesia nanti.

"Harus dicari tahu siapa yang membangun, pemerintah, militer atau pengusaha dan motifnya apa agar kita tidak salah mengambil sikap," kata Arief.

Menurut Arief, jika pembangunan helipad itu untuk illegal logging, maka Malaysia telah melakukan pelanggaran berlapis. Tidak hanya melanggar perjanjian perbatasan tapi juga mencuri kayu dari negara lain.

"Kalau benar dugaan untuk illegal logging, pelanggarannya berlapis itu. Itu tidak bisa dibiarkan. Pihak keamanan, baik kepolisian maupun penjaga perbatasan harus bertindak tegas mengusut informasi itu," pungkasnya.

Mau berdiskusi seputar kasus pelanggaran perbatasan ini? Gabung di sini.
(aba/nrl)