2 Opsi Jika Ahmadiyah 'Bandel'

Jakarta - Ahmadiyah boleh lega karena surat keputusan bersama (SKB) tiga pejabat negara tidak membubarkan organisasi itu. Namun, Ahmadiyah tetap terancam dibubarkan jika masih 'bandel'.

"Kalau masih melanggar SKB, akan diusulkan pembubaran melalui dua alternatif. Pertama, diusulkan ke Presiden oleh tiga pejabat negara (Menag, Mendagri, Jaksa Agung). Lalu Presiden akan mengeluarkan Keppres pembubarannya," kata Wakil Ketua Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Wisnu Subroto kepada detikcom, Selasa (10/6/2008).

Kedua, lanjut dia, Mendagri bisa mengusulkan pembubaran Ahmadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas). Syarat-syaratnya akan mengacu pada UU No 8 Tahun 1985 tentang Ormas.

"Memang prosesnya ini bertahap. Kalau nanti ada pelanggaran, lantas kena pasal penodaan agama, bisa diusulkan pembubaran. Jadi tidak ada batas waktu lagi," jelas Wisnu yang juga menjabat Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung ini.

Wisnu menjelaskan, SKB itu ditujukan bagi perorangan yang menganut ajaran Ahmadiyah. Artinya, jika nantinya terjadi pelanggaran maka hal itu menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing.

"Kan di SKB itu belum mengarah ke organisasinya. Tetapi semacam 'barang siapa'," ujarnya. (fiq/nrl)