Pemerintah Harus Beri Perintah Lanjutan SKB Ahmadiyah

Jakarta - SKB 3 menteri tentang Ahmadiyah tidak tegas dan dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan baru. Polisi harus diberi perintah lagi bila hendak menghentikan kegiatan Ahmadiyah.

"Pemerintah harus mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan perintah lebih lanjut kepada kepolisian untuk menghentikan segala kegiatan Ahmadiyah, baik penganut atau pengurus  Ahmadiyah yang menggunakan simbol-simbol Islam," kata Wakil Ketua Umum PBB Hamdan Zoelva dalam rilis yang diterima detikcom, Selasa (10/6/2008).

Isi SKB, menurut Zoelva, masih mengambang. SKB yang diteken Menag, Mendagri, dan Jaksa Agung itu tidak menjelaskan kegiatan apa yang harus dihentikan oleh Ahmadiyah.

"Jika hanya sekedar perintah untuk tidak menghentikan kepercayaan sesat itu, maka SKB itu tidak memiliki nilai hukum untuk bisa dieksekusi oleh kepolisian," ujarnya.

Solusi lain adalah pemerintah bersikap tegas pada Ahmadiyah. Jangan sampai, isi SKB yang terlalu lentur membuat memicu tindakan main hakim sendiri dari masyarakat.

"Atau pemerintah harus secara tegas membubarkan organisasi Ahmadiyah," sarannya. (gah/gah)