Boikot Raker dengan Mendagri, FPG dan FPAN Seperti Anak-anak

Jakarta - Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi Partai Amanat Nasional (AN) ngambek tidak ikut rapat kerja dengan Mendagri Mardiyanto di DPR. Mereka protes karena Mendagri memutuskan pasangan Thaib Armayn dan Abdulgani Kasuba menjadi gubernur Maluku Utara. Sikap kedua fraksi ini dinilai kekanak-kanakan.

"Seharusnya mereka bisa memisahkan persoalan dan tak perlu membawa persoalan Pilkada Maluku Utara di wilayah lain. Mereka belum dewasa dalam berpolitik, masih anak-anak." kata Lili Romli, pengamat politik dari LIPI, saat dihubungi detikcom, Senin (9/6/2008).
 
Seharusnya FPAN dan FPG tidak perlu melakukan pemboikotan rapat kerja dan Mendagri. Sebab hal itu akan merugikan rakyat.

Lili meminta agar FPAN dan FPG bisa menempuh jalur lain untuk memprotes keputusan Mendagri itu. "Kalau tidak puas bisa menempuh jalur hukum di pengadilan," kata Lili.

Lili menyesalkan sikap kedua fraksi ini yang melakukan tekanan politik secara tidak sehat untuk memprotes keputusan Mendagri. "Kalau semua hal ditempuh dengan cara ini. Ya repot," kata Lili.

Lulusan S3 Universitas Indonesia (UI) ini juga meminta kedua fraksi untuk berlapang dada atas keputusan pemerintah. Sebab, Mendagri sudah mengacu kepada keputusan Mahkamah Agung. "Ini sudah jalurnya, karena Mendagri memutuskan berdasarkan fatwa MA," tambah Lili.

Lili menilai FPG pasti menyadari betul bahwa keputusan mereka melawan Mendagri sama saja melawan Ketua Umum Partai Golkar M Jusuf Kalla. Sebab Mendagri adalah bawahan Wapres sehingga kebijakannya juga kebijakan pemerintah. "Mereka sadar. Tapi sekali lagi ini kan permainan politik saja," tuturnya.


(mar/nrl)