Ada Yang Ngaku Dibayar Rp20 Juta

Jakarta - Demo mahasiswa menentang kenaikan harga BBM hingga kini belum juga mereda. Di sejumlah kota, aksi mahasiswa masih marak. Atas maraknya demo tersebut, muncul sejumlah tudingan mahasiswa ditunggangi oleh kelompok tertentu.

Tudingan tersebut sudah jauh hari disampaikan Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar. Syamsir mensinyalir penunggang mahasiswa adalah pejabat dan mantan menteri. Tujuannya jelas untuk menjatuhkan pemerintah SBY-JK.

Benarkah mahasiswa ditunggangi? Bila iya, apa yang diperoleh para mahasiswa sebagai ganjarannya?

Untuk melakukan aksinya, mahasiswa tentu butuh biaya. Dana dibutuhkan paling tidak untuk membayar transportasi jika aksi dilakukan di luar kampus. Selain itu juga dibutuhkan biaya untuk membuat perlengkapan demo seperti spanduk, poster dan bendera-bendera untuk dibawa aksi. Dari mana mahasiswa mendapatkan dananya, inilah yang menjadi tanda tanya.

Salah satunya lembaga yang mewadahi aksi mahasiswa dari beberapa kampus swasta di Jakarta adalah Front Indonesia Semesta (FIS). Sumber detikcom di FIS menuturkan, untuk mendapatkan dana, lembaga ini menggalang sumbangan� dari sesama mahasiswa. Namun jumlah sumbangan yang terkumpul dari mahasiswa ini biasanya sangat kecil.

Pendanaan yang besar sering diperoleh dari sumbangan kelompok-kelompok di luar mahasiswa. Sumbangan dari luar inilah yang berpeluang besar dimanfaatkan kelompok tertentu yang ingin masuk untuk menunggangi aksi mahasiswa.

Sumber detikcom di FIS mengakui tidak jarang partai politik tertentu memasok dana ke organisasi mereka. Jumlah dana yang diberikan bisa mencapai Rp 20 juta.

"Terkadang kami juga mendapat sumbangan dari sebuah partai besar di negeri ini. Sumbangan ini untuk beberapa kampus sekaligus. Jumlahnya bisa sampai Rp 20 juta," kata seorang sumber yang berpengaruh di FIS kepada detikcom. Sayang sumber tersebut enggan bercerita secara detail.

Pentolan FIS, Tukul sejurus terdiam saat ditanyakan aksi FIS mendapat dana dari parpol besar. Alumni Universitas Mercubuana angkatan 1998 itu menyelidik detikcom tentang sumber yang menuding kelompoknya mendapatkan dana Rp 20 juta. Namun kemudian Tukul membantah. "Itu isu. Tidak benar," tandas Tukul.

FIS mendapatkan uang untuk membiayai aksi mereka dari sumbangan masyarakat yang bersimpati dan dari penggalan dari sesama mahasiswa sendiri. Ia mengakui gerakan FIS memang ada yang menunggangi, tapi penunggangnya adalah rakyat. "Kami ditunggangi oleh rakyat semata," tandas Tukul.

Juru Bicara mahasiswa Universitas Nasional (Unas) Rossiana bersikap senada dengan Tukul. Rossi mengaku sudah mendengar isu pembayaran mahasiswa oleh pihak tertentu. Tudingan itu bagi Rosi, hanya isu yang merupakan pembunuhan karakter terhadap gerakan mahasiswa. Aksi mahasiswa Unas yang sampai berujung kisruh merupakan aksi independen. Murni untuk kepentingan masyarakat luas atas kebijakan pemerintah menaikkan BBM.

"Isu seperti ini memang sengaja dihembuskan untuk mengkambinghitamkan aksi mahasiswa saat ini, persis seperti polisi mengatakan mahasiswa Unas membawa narkoba. Sekarang silakan lihat sendiri apa benar kami ditunggangi oleh pihak tertentu" tegas Rossi saat ditemui detikcom di kantin Unas.

PDIP yang menjadi partai oposisi yang secara intens mengkritiki pemerintah yang menjadi sasaran tembak sebagai donatur demo mahasiswa juga membantah. Sekjen PDIP Pramono Anung mengatakan tudingan partainya membayar aksi mahasiswa mengada-ada. "Itu tidak masuk akal dan terlalu mengada-ada. Mahasiswa saat ini lebih cerdas dibandingkan zaman dulu," kata Pramono saat dihubungi detikcom.

Meski membantah mendanai aksi mahasiswa, Pramono mengakui partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu memang selalu mendukung aksi mahasiswa menentang kenaikan harga BBM, asalkan tidak anarkis. "Gerakan mahasiswa saat merupakan gerakan moral yang membawa aspirasi dari rakyat banyak yang sedang merasa kesusahan akibat kenaikan dari BBM," tegas Pramono kepada detikcom.

Terlepas isu didanai atau tidak, demo mahasiswa tetap diperlukan saat ini. Aksi mahasiswa ini merupakan jalan terbaik untuk memprotes atau menentang kebijakan pemerintah yang tidak sesuai keinginan rakyat."Yang lebih penting adalah bukan siapa yang menunggangi aksi, namun substansi dari aksi tersebut," kata pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris.

Pemerintah tidak perlu ketakutan dengan aksi yang dilakukan para mahasiswa. Aksi ini diprediksi tidak akan mampu menjatuhkan pemerintah. Menurut Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicated Sukardi Rinakit, aksi ini hanya akan mengurangi kewibawaan pemerintah di mata rakyat.

Menurut Sukardi, lebih baik pemerintahan SBY-JK diberi kesempatan menyelesaikan sisa masa pemerintahan mereka. Bila memang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah sekarang, rakyat tidak perlu memilih mereka lagi pada Pemilu mendatang. (ron/iy)