Usut Rusuh Monas, Pemerintah Diminta Bebas dari Intervensi Asing

Jakarta - Pengusutan rusuh di Monas antara Front Pembela Islam (FPI) vs Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKBB) harus dilakukan secara adil. Intervensi asing pun diminta untuk dihindari.

"Menuntut pemerintah agar adil, tidak diskriminatif, bebas intervensi asing dalam menyelesaikan insiden Monas," ujar Taufiq Amrullah dari Forum Pemuda & Mahasiswa Islam (FPMI) saat jumpa pers di Masjid Istiqlal, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/6/2008).

FPMI terdiri dari belasan organisasi, antara lain PB-HMI, KAMMI Pusat, PB-HMI MPO, GPI, PB-PII, dan PP Gema Pembebasan.

Taufiq yang juga ketua KAMMI mengatakan, FPMI menyesalkan insiden Monas yang terjadi pada Minggu 1 Juni lalu. Dia pun meminta setiap pihak menahan diri dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan masalah.

"Kita menyerukan persatuan antar umat Islam," imbuhnya.

Menurut Taufiq, pemerintah harus segera membubarkan Ahmadiyah. Rusuh Monas timbul akibat pemerintah SBY-JK yang lamban mengambil keputusan terkait aliran itu.

"Kami menolak pengalihan isu dari isu kenaikan BBM menjadi konflik agama dan kekerasan," tandasnya.

FPMI berencana bertemu dengan sejumlah pemimpim ormas Islam yakni Din Syamsuddin, Hasyim Muzadi, dan Hidayat Nur Wahid. FPMI akan meminta mereka agar memberikan penyataan yang menenangkan umat Islam. (irw/nrl)