Menhan: Tak Ada Kemandirian yang Mutlak

Jakarta - Kemandirian produksi alutsista, bagi Departemen Pertahanan harus dipahami untuk menghilangkan ketergantungan kerjasama militer dengan pihak asing. Termasuk menghilangkan ketergantungan kredit ekspor.

"Maknai arti kemandirian, seperti kedaulatan itu relatif. Tidak ada kemandirian yang multak. Tidak ada negara yang bisa memproduksi dari awal hingga akhir. Produksi sipil dan militer mandiri di era global ini semakin susah," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono usai Sarasehan Kemandirian Industri Alutsista AL di Mabes Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (5/6/2008).

Untuk itu Juwono melanjutkan, kemandirian mutlak sebenarnyha tidak ada, tapi masih ada yang diambil dari dalam dan luar negeri. "Jadi kita harus pahami, kerjasama militer dengan pihak asing harus dikurangi ketergantungannya," ujar dia.

Juwono menambahkan, dari segi modal, pemerintah meminta agar perbankan dalam negeri atau pemerintah untuk mendanai industri dalam negeri, daripada mengambil kredit ekspor. Begitu juga dari segi kemampuan SDM, Indonesia banyak memiliki orang yang berkualitas, tinggal posisi tawar dengan pihak asing untuk melatihnya.

"Jadi kadar ketergantungan harus kita kurangi dari luar, tapi multak sekali tidak ada. Dari segi teknologi, kita minta tolong Menristek untuk mengetahui kecepatan perubahan dinamika teknologi dan sains, termasuk harganya," imbuh Juwono.

Juwono menjelaskan, prinsip pembangunan industri pertahanan dilakukan secara komprehensif, berkelanjutan, memiliki jangkauan jauh ke depan, bertahap dan dilandasi aturan UU.

"Wapres sudah menyatakan akan menerobos peraturan di Depkeu dan Bappenas agar kredit ekspor dipindahkan ke kredit dalam negeri," pungkasnya. (zal/mly)