Perbaikan Permohonan Uji Materiil Bersihar Lubis Diterima MK

Jakarta - Hakim sidang panel Mahkamah Konstitusi (MK) menerima perbaikan permohonan yang diajukan kolomnis Bersihar Lubis dan Risang Bima Wijaya dalam perkara pengajuan KUHP terhadap UUD 1945 terkait pasal pencemaran nama baik di KUHP.

"Selanjutnya perkara ini akan dibawa dalam rapat 9 hakim konstitusi," ujar ketua sidang panel HAS Natabaya di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (6/5/2008).

Dalam sidang ini, pengacaranya melakukan beberapa perbaikan redaksional. Namun mereka tetap pada permintaan sebelumnya, yaitu penggunaan hukuman pidana dalam kasus pencemaran nama baik dihapuskan.

"Ada cara yang lebih baik yaitu dengan perdata," ujar perwakilan penasihat hukum pemohon, Anggara.

Anggara pun yakin sidang ini akan terus dilanjutkan. "Tidak ada alasan perkara ini dihentikan, karena semuanya sudah lengkap," ujar dia usai persidangan.

Melalui LBH Pers, Bersihar dan Risang Bima Wijaya, memohon pengujian pasal-pasal pernyataan permusuhan. Bersihar dan Risang meminta agar isi pasal 207 dan pasal 316 KUHP beserta penjelasannya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Untuk tiga pasal lain, yakni 310 ayat (1) KUHP, pasal 310 ayat (2) KUHP, dan Pasal 311 ayat (1) KUHP, para pemohon hanya meminta MK menghilangkan beberapa anak kalimat.

Bersihar divonis satu bulan penjara karena terbukti menghina institusi Kejaksaan lewat tulisan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Depok menilai Bersihar terbukti menghina penguasa atau badan lainnya di muka umum melalui kolom bertajuk 'Kisah Interogator yang Dungu'. (rdf/mly)