Cides Serukan Moratorium Damai FPI dan Warga NU

Jakarta - Center for Information and Development Studies (CIDES) menyerukan dilakukannya moratorium damai di antara dua pihak bertikai yaitu Front Pembela Islam dengan warga Nahdlatul Ulama (NU) yang diwakili Banser serta kelompok Garda Bangsa. Hal itu penting untuk menyudahi meluasnya konflik yang dapat merugikan umat Islam di Indonesia pada umumnya.

Demikian pernyataan tertulis Direktur Eksekutif CIDES, Syahganda Nainggolan, pada detikcom Rabu (4/6), atas reaksi berbagai pihak khususnya massa NU akibat rusuh kasus Monas pada Minggu (1/6/2008) lalu.

Moratorim damai, kata Syahganda, akan membawa dampak penyelamatan ukhuwah bagi sesama umat Islam, sehingga persatuan umat dapat terjaga. "Sebab, persatuan umat kini terancam serius dan umat Islam berada di ambang perpecahan, sementara nilai-nilai ukhuwah tercabik-cabik tidak menentu," jelas Syahganda, prihatin.

Menurut Syahganda, tokoh-tokoh umat harus tampil bersama mengatasi krisis berupa konflik terbuka dua pihak tersebut, guna menghindari upaya saling menghancurkan maupun risiko lain yang tidak diinginkan.

"Dengan begitu, perpecahan dapat dicegah agar tidak menjadi kian parah, dan untuk selanjutnya kedua aset umat itu mencapai moratorium damai dengan penuh," ujarnya, seraya mengatakan berbagai kalangan hendaknya menyikapi buntut kasus Monas secara dewasa.

Pada bagian lain diharapkan, jangan ada lagi saling tuding-menuding atau bahkan tantang menantang, karena upaya hukum oleh kepolisian sudah dilakukan.

Sedangkan persoalan berikut yang perlu diatasi berbagai tokoh umat adalah melakukan penataan keumatan, utamanya memaknai kembali nilai ukhuwah Islamiyah sekaligus merekatkannya. "Ini hal yang prioritas untuk segera dilakukan umat Islam,"tegasnya.

Penuntasan Ahmadiyah

Syahganda juga menilai, terkait konflik yang diakibatkan kasus Monas, pemerintah diminta mencermati adanya akar persoalan Ahmadiyah yang tidak tegas disikapi penuntasannya.

"Pemerintah harusnya tidak perlu menunda-nunda terlalu lama dalam menyatakan pembubaran Ahmadiyah," tegasnya, lagi.

Diakui, pemerintah sejauh ini mengalami dilema untuk membubarkan Ahmadiyah, namun sikap tuntas harus diambil demi memberi kepastian menjawab tuntutan aspirasi pembubaran Ahmadiyah, sebagaimana diinginkan berbagai ormas Islam di Tanah Air.

(nrl/nrl)