Waspada Privatisasi BUMN Demi Modal Pemilu

Jakarta - Pemerintahan SBY-JK tinggal setahun lagi. SBY diminta melakukan moratorium privatisasi. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari kesan privatisasi sebagai cara untuk mengumpulkan modal untuk pemilu 2009.

"Kalau mau bangkit, maka harus ada jalan baru melawan neokolonialisme. Pemerintah harus melakukan moratorium privatisasi sampai terbentuk pemerintahan baru," kata pengamat ekonomi dari Econit Rizal Ramli dalam diskusi 'Indonesia for sale-penjualan aset-aset BUMN' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/6/2008).

Menurut mantan menko ekuin era Gus Dur ini, seluruh elemen bangsa harus menolak dan melawan penjualan BUMN. Penjualan BUMN hanya akan membuat Indonesia semakin tergantung di masa depan.

"Momentum seratus kebangkitan nasional ini semoga menjadi seratus tahun kebangkitan rakyat untuk menolak privatisasi di negara yang kaya raya ini. Jadi tidak logis ada rakyat kelaparan akibat kurang pangan di negeri kaya ini," jelas Rizal.

Pakar Hukum Tata Negara Irman Putrasidin menegaskan, konstitusi telah menjamin setiap kekayaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Karena itu, pemerintah harus tegas menjadi pengawal BUMN. Bukan sebaliknya menjadi penjual BUMN.

"Kalau pemerintah nekat menjual aset BUMN, pemerintah bisa dikatakan melanggar konstitusi. Itu harus dilawan," kata Irman.

Ketua FKB Effendy Choirie berjanji akan menjadikan FKB sebagai fraksi yang akan menggagalkan upaya privatisasi oleh pemerintah. Alasannya, selama ini privatisasi hanya untuk kepentingan kelompok tertentu apalagi menjelang pemilu 2009.

"Tidak benar privatisasi itu untuk negara. Itu hanya untuk kepentingan kelompok tertentu saja menjelang pemilu 2009. Karena itu FKB akan menjadi garda depan menolak rencana itu, ujar Gus Choi. (yid/gah)