Ketua DPR: Stop Komentar, Rakyat Butuh Langkah Nyata Polisi

Jakarta - Pasca penyerangan FPI di Monas 1 Juni lalu, hanya komentar yang pro dan kontra yang terus dikedepankan. Padahal langkah konkret kepolisian dalam mengusut kasus tersebut diperlukan rakyat.

"Buat saya tidak perlu lagi pernyataan, tetapi yang penting tindakan nyata. Polisi harus segera memperlihatkan langkah-langkah nyata," ujar Ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/6/2008).

Menurut Agung, jika dari dulu aparat polisi bertindak tegas terhadap aksi-aksi anarkisme FPI, mungkin tidak akan terjadi kekerasan-kekerasan berikutnya.

"Kalau dari dulu dilakukan sejak penyerbuan di tempat-tempat hiburan, tidak mungkin seperti ini jadinya. Apakah benar mereka bisa melakukan sweeping atau yang lain di luar aparat," tanya Wakil Ketua Umum Golkar ini.

Agung berharap, pemicu aksi anarkisme yaitu Ahmadiyah harus diselesaikan tanpa menambah persoalan baru.

"Soal Ahmadiyah yang menjadi pemicu harus diselesaikan segera. Jangan ditunda-tunda lagi, tapi dengan cara yang tidak menimbulkan persoalan baru," pungkasnya.

Bukan Pengalihan Isu BBM

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR dari FPKS Soeripto berpendapat rusuh Monas bukan pengalihan isu terhadap kenaikan harga BBM.

"Kalau memang ada kerja intelijen, ini kerja intilejen yang bodoh. Karena mengalihkan isu BBM tidak akan berhasil. Justru BBM itu urusan perut rakyat, itu laten dan tidak mudah untuk dialihkan," ujar Soeripto.

Dia juga berpendapat, kekerasan apa pun tidak dibenarkan di Indonesia. Karena itu aparat kepolisian harus menunjukkan kewenangannya untuk menindak tegas pelaku anarkisme yang terjadi dalam peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni tersebut.

"Kekerasan apa pun oleh siapa pun harus kita kecam dan kutuk. Karena tidak sesuai dengan semangat yang dibangun di negeri ini," jelas Soeripto.
(nik/nrl)