Demikian yang mengemuka dalam rapat paripurna DPR tentang penyampaian hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2007 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/6/2008). Rapat diketuai Agung Laksono.
3 Hak angket tersebut adalah hak angket tentang transfer pricing PT Adaro Indonesia yang didukung 34 anggota DPR. Kedua, usul hak angket kenaikan harga BBM bersubsidi yang didukung 78 anggota.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
FPPP & FPAN
Ketua FPPP Lukman Hakim Saifuddin mengatakan hak angket BBM sebaiknya menekankan pada substansi pengelolannya.
"Pengelolaan itu seperti mulai dari hulu hingga hilirnya. Soal produksinya, kenapa minyak kita bisa merosot. Soal transparansi, soal eksplorasi, kenapa banyak kilang minyak kita dikuasai asing, soal distribusi dan soal pengamanan, kebocoran di sana sini," papar Lukman.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua FPAN Zulkifli Hasan menambahkan fraksi maupun partainya belum belum menentukan interpelasi atau angket BBM.
"Karena kami anggap ini hanya malah dipolitisasi. Rakyat nantinya makin marah. Kalau ada anggota fraksi yang mendukung angket silakan. Tetapi secara partai atau fraksi belum menentukan," ujarnya. (aan/nrl)











































