Aksi FPI Gara-gara Pemerintah Lambat Terbitkan SKB Ahmadiyah

Jakarta - Pemerintah dinilai lambat mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Ahmadiyah. Karena itu jangan salahkan aksi anarkis Front Pembela Islam (FPI) terhadap Aliansi Kebangsaan Untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKK-BB) pada Minggu 1 Juni 2008 kemarin.

"Pemerintah jangan jadi agen untuk membenturkan rakyat. Langkah dan solusi yang diambil pemerintah adalah Ahmadiyah itu sesat dan menyesatkan," ujar anggota FBPD DPR Ali Muchtar Ngabalin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (2/6/2008).

Menurut pria yang kerap mengenakan sorban ini, pemerintah harus segera menyelesaikan masalah Ahmadiyah jika tidak mau ada eskalasi yang lebih besar lagi.

"Bola sekarang ada di tangan pemerintah. Saya haqqul yaqin akumulasi ini akan jalan terus. Makanya saya ingin menemui teman-teman di Istana dan berbicara soal ini," kata politisi PBB ini.

Ali menuturkan, FPI tidak perlu dibubarkan oleh pemerintah. Sebab Indonesia merupakan negara demokrasi.

"Ini negara demokrasi, tidak ada itu (pembubaran FPI). Semuanya bebas seperti pemerintah membebaskan Ahmadiyah berorasi. Seandainya pemerintah bisa menahan mereka (AKK-BB), untuk turun, ini tidak akan terjadi benturan di lapangan," tandasnya. (nik/nrl)