Jangan Cuma Bea Cukai, KPK Harus Geledah Lembaga Lain

Jakarta - Langkah KPK menggeledah Kantor Bea Cukai dinilai bisa menimbulkan efek jera kepada oknum pegawai yang korupsi. Lembaga lain diminta untuk mengikuti langkah Bea Cukai untuk melakukan penggerebekan melalui kerja sama dengan KPK.

"Ini menimbulkan efek jera. Dan harusnya lembaga lain yang berhubungan dengan layanan publik bisa melakukannya. Kita punya KPK yang lembaganya dinilai kredibel untuk dilakukan kerja sama," ujar Rudi Satrio, pengamat hukum dari Universitas Indonesia (UI) saat dihubungi detikcom, Senin (2/6/2008).

Menurut Rudi, banyak institusi pemerintah yang berhubungan dengan pelayanan publik menjadi sorotan masyarakat karena berpotensi korupsi. "Ini harus dilakukan juga oleh Kantor Pajak, Imigrasi, Kepolisian dan Kejaksaan. Lembaga-lembaga ini berhubungan dengan layanan publik," kata Rudi.

Dia menilai, strategi KPK ini dinilai sangat efektif untuk mengatasi praktek KKN di pemerintahan. Selain itu, dukungan media massa juga sangat dibutuhkan. "Coba kalau penggerebekan KPK tidak melibatkan media massa. Tentunya orang tidak akan tahu, dan tidak akan berarti apa-apa," tutur Rudi.

Rudi meminta kepada oknum Bea Cukai yang terbukti korupsi tidak hanya dihukum secara pidana, namun juga dilakukan pemecatan. "Karena sanksi pidana itu tidaklah cukup. Beri efek jera lainnya dengan memecat," ucap Rudi.

Jumat 30 Juni 2008 lalu, KPK melakukan penggeledahan terhadap Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok. Dalam penggeledahan itu, KPK menemukan ratusan amplop dari berbagai perusahaan importir dan eksportir yang nilainya mencapai Rp 500 juta.

Saat penggerebekan, sejumlah pegawai Bea Cukai pun diamankan KPK. Sebelum menggeledah KPK juga terlebih dulu melakukan penyamaran untuk mengamati praktek korupsi di Bea Cukai.

(mar/asy)