Kasus Bea Cukai, Bukti Gaji Tinggi Bukan Jaminan Tidak Korupsi

Jakarta - Bea Cukai adalah lembaga yang telah melakukan reformasi birokrasi dengan meningkatnya gaji dan tunjangan pegawainya. Namun tetap saja praktek korupsi masih merajalela. Bukti kenaikan gaji tidak berpengaruh pada menurunnya angka korupsi. Menyakitkan!

"Ini jadi satu bukti kenaikan gaji tidak berpengaruh pada menurunnya angka korupsi. Paling penting adalah peranan lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK, seperti yang dilakukan terhadap Bea Cukai," kata Rudi Satrio, pengamat hukum dari Universitas Indonesia (UI) saat dihubungi detikcom, Senin (2/6/2008).

Rudi menilai, oknum Bea Cukai sengaja memanfaatkan kewenangan mereka untuk mengeruk kepentingan pribadi. Sebab, pengusaha yang ingin barangnya cepat keluar akan berupaya sebisa mungkin, termasuk menyuap oknum Bea dan Cukai. "Pengusaha sebisa mungkin menurunkan cost, karena barang terlalu lama di pelabuhan akan menghambat produksi," ujar Rudi.

Rudi menginginkan agar oknum Bea Cukai yang tertangkap tangan menerima suap diberi sanksi yang tegas. Sanksi tegas itu sudah tercantum dalam UU Korupsi Nomor 31 tahun 1999. "Dalam UU Korupsi sudah tercantum masalah gratifikasi maupun suap," ujar Rudi.

Jumat 30 Juni 2008 lalu, KPK melakukan penggeledahan terhadap Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok. Dalam penggeledahan itu, KPK menemukan ratusan amplop dari berbagai perusahaan importir dan eksportir yang nilainya mencapai Rp 500 juta.

Saat penggerebekan, sejumlah pegawai Bea Cukai pun diamankan KPK. Sebelum menggeledah, KPK juga terlebih dulu melakukan penyamaran untuk mengamati praktek korupsi di Bea Cukai.

(mar/asy)