KPK Harus Berani Juga Gerebek Kantor Polisi dan Pajak

Jakarta - Penggerebekan KPK terhadap kantor Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok patut didukung. Namun sebaiknya KPK tak berhenti di tempat itu saja. KPK juga harus berani melakukan tindakan yang sama terhadap kantor polisi, DPR, dan kantor Pajak.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi III DPR, Fahri Hamzah, usai menjadi pembicara dalam diskusi di Restoran Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta, Sabtu (31/5/2008).

"Saya setuju sekali (KPK gerebek instansi lain). Lembaga-lembaga yang terkait dengan prioritas hukum, seperti polisi, jaksa, termasuk juga anggota DPR. Kalau bisa, disadap saja mereka," kata Fahri.

Selain lembaga hukum, sambung Fahri, beberapa instansi lain yang harus menjadi prioritas KPK adalah kantor pajak dan Departemen Keuangan. Sebab di lembaga-lembaga tersebut banyak sekali terjadi pelanggaran, terutama suap menyuap.

"Kalau muara ini dibersihkan, ke bawahnya mudah dibersihkan juga," ungkap politisi asal PKS ini.

Namun demikian, Fahri mengingatkan, KPK tetap harus memperhatikan aturan main yang ada. Segala tindakan KPK harus dilakukan sesuai hukum dan prosedur.

"Jika penggerebekan itu mekanismenya benar, silakan diteruskan. Tapi jika tidak, itu bahaya karena KPK akan bermasalah," tanda Fahri.
(djo/asy)