Partai Harmoko Tak Lolos

Jakarta - Dalam pengumuman parpol yang lolos verifikasi administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sabtu 31 Mei 2008 dini hari, ada 13 parpol yang tidak lolos verifikasi. Salah satunya, Partai Kerakyatan Nasional (PKN) yang didirikan mantan Menteri Penerangan Orba Harmoko.

PKN dideklarasikan pada Sabtu 19 April 2008 lalu di Gedung Joeang, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat. Kendati mendirikan PKN, namun Harmoko menolak duduk menjadi ketua umumnya, dan lebih memilih menjadi penasihat saja.

"Saya hanya menjadi penasihat saja. Biar anak muda saja yang maju," ujar Harmoko.

Ketua Umum DPP PKN akhirnya dijabat Soebiantoro Soemantoro, mantan anggota MPR 1999-2004. Guna memenangkan suara dalam Pemilu 2009, Harmoko menargetkan merebut suara yang mengambang sebesar 40 persen.

"Saya minta pada fungsionaris dan kader PKN, saya minta saudara tidak bermusuhan dengan partai lainnya. Mereka juga para pejuang, mereka juga punya visi dan misi. Untuk itu kalau perlu kita jadikan mitra," ujar Harmoko saat itu.

Harmoko juga meminta agar PKN tidak mengecewakan rakyat. Dalam deklarasi PKN tersebut tidak banyak tokoh tenar yang hadir. Hanya beberapa tokoh menteri era Orba yang hadir, di antaranya mantan Menkeu JB Sumarlin, mantan Menteri Kehakiman Oetojo Oesman, juga mantan Wakil KSAD Letjen (Purn) Hari Tjahjana.

Beberapa tokoh lain diundang dalam acara deklarasi ini kendati tidak hadir, seperti mantan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman dan Perambah Hutan Siswono Yudhohusodo, mantan Menaker Abdul Latief, dan mantan KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu.

Kepengurusan PKN yang bermotto 'dari rakyat untuk rakyat' itu didominasi kaum muda. Artis yang juga suami Lidya Kandouw, Jamal Mirdad, masuk dalam susunan kepengurusan PKN sebagai Deputi I bidang internal PKN. Sayangnya PKN tidak lolos administrasi untuk mengikuti Pemilu 2009.

Sebelumnya Ketua tim pokja verifikasi parpol KPU Andi Nurpati mengatakan ke-13 partai yang tidak lolos itu karena berbagai sebab. Ada yang tidak memiliki badan hukum di Depkum HAM, ada yang tidak memenuhi 2/3 pengurus di daerah tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Dan ada yang keanggotaannya yang tidak memenuhi 1 per 1000 penduduk.
(nwk/nwk)