Tak Punya Dana, Pemkot Surakarta Tolak Talangi Dana BLT

Solo - Pemkot Surakarta menolak memberikan dana talangan BLT jika dana yang disiapkan pemerintah kurang. Alasannya hal tersebut tidak prosedural.

"APBD kita saja minus kok, bahkan banyak proyek-proyek yang sudah lama direncanakan terpaksa ditunda pelaksanaannya. Kita juga tidak mungkin melakukan switch anggaran karena itu jelas menyalahi. Proyek mendahului anggaran saja disalahkan kok apalagi mengalihkan anggaran," kata Wakil Walikota Surakarta, Hadi Rudyatmo, Jumat, (30/5/2008).

Alasan lainnya adalah permintaan Mendagri tersebut tidak prosedural. Permintaan yang disampaikan secara lisan itu juga sangat tidak kuat untuk dianggap sebagai sebuah instruksi. Bisa saja, kata Rudy, pernyataan itu kemudian ditarik atau bantah sendiri sehingga merepotkan pimpinan daerah.

"Kalau instruksi harus mendapat persetujuan BPKP dan juga DPRD. Jika cuma permintaan lisan, bisa-bisa kami yang dipersalahkan jika suatu saat ada permasalahan. Enak di Mendagri, nggak enak di walikota dan bupati," ujar Rudy yang sejak awal menyatakan menolak kenaikan harga BBM tersebut.

Lebih lanjut Rudy mengakui pihaknya melarang para camat dan lurah di daerahnya terlibat langsung dalam pelaksanaan program BLT. Alasannya program itu rawan dengan persoalan sehingga pihaknya selaku pimpinan daerah merasa berkepentingan menjaga citra dan wibawa aparat pemerintahan di daerahnya.

"Camat dan lurah ini aparat pemerintahan paling depan. Kami memang melarang mereka terlibat langsung dalam program BLT ini karena kami tidak ingin rakyat kehilangan kepercayaan kepada aparat pemerintahan. Silakan BPS dan Kantor Pos menyalurkan dana BLT sendiri sesuai data yang dimiliki," ujar Rudy yang juga Ketua DPC PDIP Kota Surakarta tersebut.

Sejauh ini ada perbedaan angka keluarga miskin cukup mencolok. Sesuai SK Walikota Surakarta tahun 2007, warga miskin di kota tersebut mencapai 29.764. Sedangkan data BPS menyebutkan keluarga miskin di kota tersebut 'hanya' mencapai 26.483. Selisih 3.281 keluarga miskin inilah yang dipersoalkan jika Pemkot harus memberikan talangan. (mbr/djo)