Gubernur Tolak BLT Bakal Rusak Sistem Pemerintahan

Jakarta - Bantuan langsung tunai (BLT) diberikan kepada rakyat miskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Bila ada kepala daerah yang menolak menyalurkannya, bisa merusak sistem pemerintahan.

"Jika ada kepala daerah yang menolak BLT akan rusak tatanan NKRI kita," kata Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso usai menghadiri deklarasi Tolak Penjualan Krakatau Steel melalui Strategic Sales di Executive Club, Hotel Sultan, Jl Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (29/5/2008).

Penolakan penyaluran BLT, lanjutnya, akan mengancam sendi-sendi pemerintahan, dan selanjutnya punya implikasi luas. Dia mengingatkan, begitu seseorang ditahbiskan jadi kepala daerah, maka saat itulah harus menanggalkan kepentingan partai.

"Kalau suatu hari, andai Bu Mega jadi presiden dan ada walikota dari Golkar yang kayak gitu, kita persilakan untuk mereka cabut atau keluar dari pemerintahan. Ini bukan soal dia setuju atau nggak soal BLT tapi sistem pemerintahan kita akan rusak," tutur Priyo.

Dia menambahkan, UU 32/2004 yang baru direfisi juga akan ditinjau ulang. "Kalau benar ada bupati atau walikota mengatakan insubordinasi dari pemerintah pusat, itu tidak dibenarkan," tandas Priyo. (nvt/ana)