Jika BLT dari Pusat Kurang, Pemda Silakan Menambahi

Jakarta - Bisa saja kucuran dana bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM dari pemerintah pusat dirasakan kurang. Bila hal itu terjadi, pemda setempat bisa menganggarkan tambahan BLT.

"Kalau ada kekurangan, daerah bisa membantu. Silakan saja, kan itu menolong rakyatnya sendiri. Saya juga pernah melakukan itu," kata Mendagri Mardiyanto usai rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/5/2008).

Menurutnya, keputusan pemda yang mau membantu kekurangan BLT akibat perbedaan data dinilai wajar. Karena pada akhirnya adalah untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

Terkait sejumlah kepala daerah yang menolak menyalurkan BLT, Mardiyanto mengaku belum menerima penolakan. Dijelaskan dia, laporan yang diterimanya menunjukkan, beberapa daerah sudah menjalankannya dengan baik.

"Saya belum terima penolakan resmi. Kalau isu ya biarkan saja," cetus mantan gubernur Jawa Tengah ini.

Kepala daerah yang menolak menyalurkan BLT antara lain Gubernur Gorontalo Fadel Mohammad, Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, dan Kades Kedungwinong Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, Sudir Santoso. (nvt/fay)