7 Dosa RUU Keamanan Negara

Jakarta - Rancangan Undang Undang (RUU) Kerahasiaan Negara (KN) dinilai jauh dari semangat demokrasi dan tidak menjamin keamanan lebih baik. Ada tujuh 'dosa' dalam RUU tersebut yang harus diperbaiki.

"Ada tujuh dosa atau kekeliruan dalam penyusunan RUU KN," kata pengamat militer Kusnanto Anggoro dalam diskusi di Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2008).

Menurut dia yang pertama, ruang lingkup dan rincian RUU tidak merujuk pada Pasal 17 UU Kebebasan Informasi Publik. Kedua, tidak adanya sistem dan mekanisme klasifikasi dan deklarifikasi rahasia. Ketiga, dalam RUU tidak ada tataran kewenangan, tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga negara.

Yang keempat imbuh dia, tidak ada pengelolaan yang baik terhadap informasi rahasia. Kelima, sistem penanganan tidak dibangun dengan baik. Keenam, RUU ini cenderung mengkriminalisasi dan ketujuh, tidak ada pengaturan tentang pengawasan berlapis.

"Selama ini pemerintah tidak mau mengubahnya, padahal kondisi seperti ini masyarakat bisa kecolongan," ujar Kusnanto.

Sedangkan, staf ahli Mahkamah Konstitusi Irman Putra Sidin menyatakan, kerahasiaan bisa menghancurkan kedaulatan. Dari sudut kekuasaan, RUU KN mengancam keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (zal/fay)