Kenaikan BBM & Tindakan Anarkis Kepolisian Melanggar HAM

Jakarta - Kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM memicu protes dan perlawanan dari mahasiswa yang berujung pada tindakan represif dari kepolisian dalam mengamankan kebijakan itu. Dalam perspektif penegakan HAM, kenaikan BBM dan sikap represif polisi ini sebagai bentuk pelanggaran HAM.

"Kebijakan kenaikan harga BBM adalah pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya karena negara telah sengaja menciptakan kebijakan yang memiskinkan rakyat dan bukan melindungi rakyat dari kerentanan hidup," kata Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), Donatus Kladius Marut, dalam rilis yang diterima detikcom, Selasa (27/5/2008).

Sedangkan pelanggaran HAM yang dilakukan polisi karena menangkapi mahasiswa dan rakyat secara brutal. "Selama ini SBY dan Polri selalu menekankan agar masyarakat tidak berbuat anarkis dalam menyampaikan pendapat. Namun kenyataan di Kampus Universitas Nasional menunjukkan polisilah yang berlaku anarkis," ujar dia.

Donatus menjelaskan, atas dasar itulah INFID mengecam kebijakan kenaikan BBM dan menuntut pemerintah untuk membatalkannya. Atas tindakan represif kepolisian yang mengamankan kebijakan kenaikan BBM, INFID meminta Polri harus bertanggung jawab.

"Menuntut Polri membebaskan semua rakyat yang ditahan karena menyampaikan aspirasi menolak kenaikan BBM," tandas Donatus. (rdf/mly)