Ketua MPR: Semua Korban BBM, Negara Gagal Lindungi Rakyat

Solo - Berbagai dampak negatif akibat kenaikan harga BBM adalah kesalahan pemerintah yang menerapkan kebijakan secara parsial. Pemerintah gagal melindungi rakyat dari perilaku pasar yang liar.

Hal itu disampaikan Ketua MPR Hidayat Nurwahid sebelum menjadi pembicara seminar yang diadakan Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) Surakarta di Balaikota Surakarta, Senin (26/5/2008) pagi. Menurutnya, seharusnya kenaikan harga BBM dilakukan satu paket dengan membuat skema harga baru, namun hal itu tidak dilakukan pemerintah.

Dia menilai banyak yang diabaikan pemerintah sebelum memutuskan menaikkan harga BBM. Seharusnya, kata dia, kenaikan harga BBM didahului dengan meningkatkan daya beli rakyat, sosioalisasi yang cukup serta membuat skema harga baru seiring kenaikan BBM agar tidak terjadi kenaikan harga secara liar.

"Saya sangat menyesalkan pemerintah tidak menindak pihak-pihak yang telah menaikkan harga sebelum BBM naik dan menaikkan harga lagi setelah harga BBM resmi dinaikkan. Dalam hal ini proteksi negara kepada rakyat terhadap perilaku pasar yang liar tersebut sangat-sangat tidak ada," ujarnya.

Dengan kondisi seperti itu maka alasan pemerintah menaikkan harga BBM untuk menyelamatkan APBN, menurut Hidayat, perlu dikritisi lagi. Penyelematan APBN seharusnya dilakukan untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan pemerintah atau kalangan elit politik.

"Maunya menaikkan harga BBM untuk menghindarkan dampak buruk bagi rakyat, tapi ini justru membuat seluruh rakyat jadi terpuruk karena dampak-dampak akibat kenaikan BBM itu. Apalagi pembagian BLT juga tidak tidak dilakukan secara serentak. Selain itu juga tidak ada kebijakan untuk menaikkan gaji," kata dia. (mbr/djo)