Gus Dur Didesak Berperan Selesaikan Konflik di Myanmar

Jakarta - Sejumlah anggota Kaukus Parlemen Asean untuk Myanmar atau Asean Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC) dan perwakilan biksu Myanmar bertemu KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Mereka meminta Gus Dur ikut mendorong Indonesia ikut menciptakan keterbukaan di Myanmar.

Permintaan AIPMC dan biksu Myanmar ini disampaikan dalam pertemuan dengan Gus Dur di kantor Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Jalan Kramat Raya, Jakarta, Jumat (23/5/2008).

Kedatangan mereka menghadap Gus Dur untuk meminta dukungan atas upaya-upaya penuntasan konflik di Myanmar, yang saat ini tengah diperjuangkan di PBB agar diterbitkan resolusi tentang keterbukaan di negeri itu. Apalagi, Indonesia duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Direktur Eksekutif AIPMC Rosan Jason mengatakan, pada pertemuan pra pembahasan resolusi PBB yang digelar dua pekan lalu, perwakilan Perancis, Inggris dan Jerman menggagas agar akses ke Myanmar dibuka agar seluruh bantuan kemanusian bisa masuk ke negeri seribu biksu. Tapi, delegasi Indonesia, Cina dan Rusia tidak mendukung gagasan tersebut.

Padahal posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB bisa dimanfaatkan untuk membantu Myanmar. "Untuk itu kami bertemu dengan Gus Dur untuk meminta kepada beliau agar mendorong pemerintah Indonesia turut mendukung rencana tersebut," kata Jason.
    
Jason menilai, Dus Dur sebagai tokoh yang sangat berpengaruh di dunia dan tokoh pejuang pluralis, HAM dan demokratisasi akan sangat mendukung langkahnya.

Jason menambahkan, kondisi di Myanmar sangat menyedihkan sejak revolusi Saffron tahun 2007 lalu. Ada ribuan biksu yang mati tertembak atau hilang. "Sekurang-kurangnya saat revolusi Saffron ada 30.000 biksu yang menjadi korban, 6.000 di antaranya telah dibebaskan sementara sisanya 24.000 dinyatakan hilang entah dipenjara, dibunuh, kami tidak tahu, karena hingga kini tidak bisa ditemukan," jelasnya.

Sementara dalam pertemuan tersebut, Gus Dur sempat mengatakan, secara pribadi mendukung upaya dari AIPMC untuk menyelesaikan persoalan di Myanmar. Bahkan, Gus Dur berjaji akan menandatangani surat dukungan bila drafnya sudah jadi.

"Tapi untuk mendapat dukungan resmi dari pemerintah saat ini sangat sulit, karena pemerintahan Indoensia yang berkuasa saat ini sangat penakut. Mungkin Indonesia baru bisa memberikan dukungan setelah Pemilu 2009," ujar Gus Dur. (zal/aba)