Anggota DPRD Riau Tour ke Mesir

Anggota DPRD Riau Tour ke Mesir

- detikNews
Jumat, 23 Mei 2008 13:43 WIB
Pekanbaru - Saat rakyat ketar-ketir menyongsong rencana kenaikan harga BBM, belasan anggota DPRD Riau melancong ke luar negeri. Salah satu negara yang dituju adalah Mesir.

"Saya dapat cerita, memang ada anggota dewan yang lagi keluar negeri. Tapi soal berapa anggarannya saya tidak tahu. Saat ini ada 6 anggota dewan yang sudah berangkat ke Mesir," kata Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau, Badrun A Saleh yang dihubungi detikcom, Jumat (23/5/2008).

Menurut Badrun, 5 anggota dewan lainnya juga dikabarkan akan berangkat ke Eropa Sabtu 24 Mei. Namun sejauh ini, BK DPRD Riau belum menerima laporan resmi soal kegiatan para anggota dewan itu. Yang jelas, sambung Badrun, untuk berkunjung ke luar negeri itu para anggota dewan harus mendapat persetujuan Mendagri dan izin dari Ketua DPRD Riau.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Beberapa orang yang pergi keluar negeri itu mengaku sudah melalui tahapan itu. Namun bila ternyata belum, ya kita akan panggil mereka untuk dimintai keterangan," kata Badrun.

Badrun menambahkan, keberangkatan anggota dewan ke Mesir dikoodinir anggota FPPP Sarizal. Malah menurut Badrun, dirinya juga sempat diajak Sarizal ikut serta.

"Beberapa hari yang lalu ketika saya sedang tugas di Jakarta, Sahrizal yang mengaku koordinator ke Mesir mengajak saya. Namun saya menolak ajakan tersebut. Waktu itu saya bilang, saya istirahat saja," tutur Badrun.

Salah seorang anggota Panitia Anggaran DPRD Riau dari Partai PDK Eddy Akhmad RM, mengaku terkejut dengan kepergian sebagian koleganya keluar negeri. Eddy menegaskan, sejak awal dia menolak rencana tersebut. Dalam pembahasan anggaran tahun 2008, tidak tercantum anggaran keluar negeri. Bahkan hal itu sama sekali tidak dibahas. Rencana kepergian itu hanya pernah dianggarkan tahun 2007. Tetapi kemudian dibatalkan karena tidak mendapat izin dari Mendagri.

"Yang perlu kita pertanyakan, apakah mereka berangkat atas nama pribadi, atau atas nama anggota dewan? Kalau atas nama pribadi yang dibiayai sendiri tak ada masalah. Jika atas nama wakil rakyat, tentu ada beberapa persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi," ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Riau ini. (cha/djo)


Berita Terkait