Optimisme SBY pada Indonesia Bangkit Dianggap Angin Lalu

Optimisme SBY pada Indonesia Bangkit Dianggap Angin Lalu

- detikNews
Rabu, 21 Mei 2008 22:04 WIB
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan optimis bisa mengatasi tantangan keterpurukan ekonomi dan Indonesia bisa bangkit. Namun, pernyataan SBY dalam peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional itu dianggap omong kosong.

"Saya tidak yakin dengan pernyataan SBY tersebut. Sebab selama menganut mazhab ekonomi kapitalis dan liberalisasi politik yang dipakai sekarang ini, Indonesia bisa bangkit ," kata Fadli Zon yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di kantornya Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2008).

Justru menurut Fadli, era reformasi yang telah berjalan selama 10 tahun semakain memperparah keadaan. Bahkan 10 tahun reformasi yang saat ini sudah dijalani Indonesia malah sudah dinilai keluar jalur.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hasil reformasi lebih banyak liberalisasi di bidang politik dan kapitalisme di bidang ekonomi. Sehingga sulit mengharapkan dengan pola reformasi seperti sekarang Indonesia bisa sejahtera," jelas orang kepercayaan Letjen (Purn) Prabowo Subijanto ini.

Fadli membandingkan dengan negara Rusia, yang sempat gagal menerapkan sistem politik liberalisme dan ekonomi kapitalisme. Hasilnya, Rusia semakin terpuruk, tapi para pemimpinnya segera menyadari dan kembali kepada ekonomi yang sesuai dengan kepentingan nasional.

"Selama 10 tahun, saat terjadi pergantian presiden tidak ada perubahan sama sekali. Terutama para pengambil kebijakan di bidang ekonomi, tetap menerapkan ekonomi kapitalisme," ujarnya.

Fadli pun mengimbau agar pemerintah untuk segera melakukan koreksi terhadap penerapan sistem yang dianut dari barat, seperti sistem Washington Consensus, di mana sistem tersebut lebih mengutamakan privatisasi, liberalisasi pasar, pasar bebas, pencabutan subsidi.

"Kami himbau pemerintah instrospeksi, reformasi apakah sudah sesuai dengan jalan yang dikendaki. Pemerintah harus lakukan evaluasi," tandasnya. (zal/ndr)


Berita Terkait