"Kotak suara itu bagus, mendekati 80 persen. Yang agak sulit itu bilik suara karena sekitar 30 persen bermasalah. Nanti akan ada pengadaan, tapi pengadaan tidak dipusatkan," kata anggota KPU yang juga ketua pokja logistik dan keuangan pemilu Abdul Aziz di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (21/5/2008).
Ditambahkan dia, KPU telah memiliki daftar daerah-daerah mana saja yang kotak suara maupun bilik suaranya kurang. "Penyedianya tidak hanya satu, tergantung daerah, mereka yang mengurusi. Jadi kami hanya membuat aturan dan standarnya saja," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Seperti contohnya di Srilanka, menggunakan tinta yang 1 minggu tidak luntur. Tapi tentu akan kita lihat lagi, kan banyak model dan spesifikasinya," lanjut Aziz.
Soal kertas suara, KPU menginginkan satu paket mulai dari pengadaan, pencetakan, sampai pendistribusian yang dilakukan oleh satu perusahaan. Namun informasi yang diperoleh KPK, hanya satu atau dua perusahaan yang bisa melakukan hal itu.
"Itu pun tidak mungkin bisa 100 persen. Artinya, penyediaan kertas, pencetakan dan distribusi bisa lain juga. Tapi ini kami akan diskusikan kembali," tutur Aziz.
KPU juga akan membuat sistem logistik berbasis IT yang bisa digunakan semua orang, termasuk proses kualifikasi pengadaan barang yang besar, yang tidak bisa hanya dilakukan oleh perusahaan tertentu saja.
Jadi akan ada pemisahan antara pencetakan dan distribusi? "Kami akan lihat di lapangan. Kalau ada kesulitan akan kita pisahkan," jawab Aziz.
(nvt/nrl)











































