.webp)
Dalam buku "Berhentinya Soeharto, Fakta dan Kesaksian Harmoko" diungkapkan, hari itu juga, pukul 09.00 WIB, di ruang kerja Harmoko telah berkumpul Wakil Ketua DPR Syarwan Hamid, Ismail Hasan Matareum, Abdul Ghafur dan Fatimah Achmad. Mereka membahas situasi perkembangan kehidupan politik kenegaraan yang sedang bergerak ke arah yang tidak menentu.
"Kami pimpinan DPR dengan tenang dan cermat melakukan pembahasan dan analisis mengenai situasi yang berkembang dengan cepat saat itu. Karena keadaan politik sedang kritis saat itu," kata Harmoko dalam buku tersebut.
Akhirnya diskusi itu memutuskan agar pimpinan DPR segera mengambil langkah-langkah secara konstitusional. Pada hari itu, 18 Mei 1998, juga akhirnya disepakati, untuk mengundang fraksi-fraksi yang ada di DPR. Agenda pertemuannya adalah untuk membahas hasil konsultasi pimpinan DPR dengan presiden mengenai mekanisme dan prosedur tentang pengunduran diri presiden.
Pembahasan itu berjalan sangat alot. Sebab mereka harus menyusun pernyataan DPR yang akan dipublikasikan kepada publik soal permintaan pengunduran diri Soeharto. Ketegangan semakin terasa ketika dalam naskah pernyataan yang terdiri dari alinea ada untaian kata yang berbunyi "ketua dan wakil ketua secara pribadi-pribadi, demi persatuan dan kesatuan bangsa agar secara arif dan bijaksana sebaiknya Presiden Soeharto mengundurkan diri. Tapi kemudian kata secara pribadi-pribadi itu dihapus. Sebab masalah tersebut sudah dikonsultasikan dengan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di DPR. Sehingga pernyataan itu bersifat kolektif sesuai aturan serta prosedur yang berlaku.
Akhirnya, sore harinya, pukul 16.00 WIB, Harmoko selaku Ketua DPR/MPR didampingi wakil ketua dan Sekjen DPR membacakan keterangan pers. Dalam pernyataannya Harmoko mengungkapkan alasan dan pertimbangan pimpinan DPR terkait masalah yang sedang terjadi di Indonesia. Dalam pernyataan itu Harmoko juga meminta masyarakat untuk tenang dan bisa menahan diri.
Tiba pada alinea terakhir, Harmoko dengan meninggikan nada suaranya menyatakan, "demi persatuan dan kesatuan meminta agar secara arif dan bijaksana Presiden Soeharto sebaiknya mengundurkan diri". Pernyataan terakhir ini kemudian disambut gemuruh oleh ribuan mahasiswa di gedung DPR dan hampir seluruh rakyat Indonesia.
Harmoko mengungkapkan, pernyataan itu secara kolektif disampaikan karena aspirasi yang berkembang menginginkan hal tersebut. "Kami tidak berada dalam posisi di bawah tekanan mahasiswa. Sebab mereka adalah kader bangsa. Pimpinan dewan telah mempelajari dan mencermati situasi nasional secara mendalam mengenai tuntutan masyarakat, yakni perlunya reformasi, Sidang Istimewa MPR, serta tuntutan pengunduran diri Presiden Soeharto," jelas Harmoko
Tapi pernyataan Harmoko dan pimpinan DPR tidak begitu saja diterima para pejabat negara. Pada malam itu juga, Menhankam/ Pangab Wiranto memberikan pernyataan pers bahwa pernyataan pimpinan DPR merupakan sikap dan pendapat individu, meskipun pernyataan itu disampaikan secara kolektif.
Sikap Wiranto tersebut disampaikan setelah memimpin rapat kilat dengan para Kepala Staf Angkatan dan Kapolri serta Panglima Komando. Dan sebelumnya, pukul 17.00 WIB, Wiranto juga sempat bertemu dengan Soeharto di Cendana. Dengan demikian pernyataan Wiranto adalah pendapat setelah dikonsultasikan dengan Soeharto.
Tapi Harmoko lagi-lagi menegaskan kalau pernyataan itu benar-benar kolektif. Karena, kata Harmoko, apa yang disampaikan pimpinan DPR sudah dikonsultasikan dengan seluruh pimpinan fraksi, termasuk fraksi Golkar dan fraksi ABRI. "Mungkin Wiranto tidak tahu bahwa pimpinan DPR telah mengadakan konsultasi sebelum membuat pernyataan itu," ujar Harmoko.
Malam harinya, Harmoko yang juga sebagai Ketua Umum Golkar mengadakan rapat pleno di kantor DPP Golkar. Semua Ketua DPP Golkar hadir, kecuali Siti Hardijanti Rukmana dan Bendahara Golkar Bambang Trihatmodjo. Di forum itu, Harmoko menjelaskan apa yang menjadi alasan pimpinan DPR menyampaikan pernyataan agar Soeharto mengundurkan diri.
Lantas apa yang terjadi? Hujatan demi hujatan membombardir Harmoko. Umumnya pertanyaan para peserta rapat adalah, apakah sebagai Ketua Umum Golkar, Harmoko sudah berkonsultasi dengan Ketua Dewan Pembina, dalam hal ini Soeharto. Sebab saat itu sudah menjadi tradisi di Golkar, setiap keputusan partai harus ada persetujuan Dewan Pembina.
Ada juga peserta yang menyerang Harmoko dengan tudingan "Brutus" karena telah menohok Soeharto dari belakang. Kecaman ini dilontarkan Indra Bambang Utoyo. Pada forum itu, sebagian pengecam meminta Harmoko mundur sebagai Ketua Umum Golkar. Tapi dengan tenang dan percaya diri Harmoko dan Abdul Ghafur menyatakan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil aspirasi rakyat yang kemudian disalurkan secara konstitusional.
"Apa yang disampaikan pimpinan dewan merupakan hasil konsultasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi yang semuanya hadir," tegas Harmoko. Jadi secara fakta dan kesaksian, tulis buku tersebut, pernyataan pimpinan DPR terkait permintaan mundur Soeharto sudah sesuai mekanisme yang berlaku di DPR sebagai kepanjangan tangan aspirasi masyarakat.
Digambarkan pula, dalam rapat pleno Golkar, Fahmi Idris ikut membela Harmoko. Bahkan dengan nada gemas menantang para penghujat Harmoko yang dianggapnya hanya pandai bicara tapi takut berbuat. Harmoko, Abdul Gafur dan Fahmi Idris sangat menyesalkan kenapa beberapa pengurus Golkar tidak tanggap dengan aspirasi rakyat.
Waktu beranjak pagi, jarum jam menunjukan pukul 01.00 WIB , rapat pleno pada 19 Mei 1998 itu belum juga berakhir. Pada kesempatan itu Abdul Ghafur yang tadinya diam saja kemudian meminta waktu untuk berbicara. Ia kemudian menyampaikan soal kesetiaan yang diungkapkan sejumlah peserta yang menghujat Harmoko. Abdul Ghafur lalu mengatakan kalau kesetiaan dan kecintaan yang dibicarakan para pengurus Golkar malam itu omong kosong. "Dengan kami bertiga boleh diuji," kata Ghafur waktu itu.
Ia kemudian mempertanyakan para kader Golkar yang tidak berbuat apa-apa ketika spanduk dan poster yang menghina Soeharto bertebaran di jalan-jalan. Ketika dalam mimbar bebas digelar dengan topik "Soeharto diadili", kata Ghafur lagi, tidak satu pun kader Golkar tampil. Ia lantas mempertanyakan keberadaan 16 organisasi pemuda Golkar. "Kami berani berbuat , dan biarkan sejarah yang akan menilai, apakah saya dan Harmoko berhianat atau tidak," tegas Ghafur.
Akhirnya rapat pleno berakhir dinihari itu yang menghasilkan keputusan, Golkar memandang bahwa reformasi menyeluruh harus jalan terus. Kedua, menunjuk Ketua Fraksi Karya Pembangunan (FKP) DPR H.M Irsyad Sudiro agar menyampaikan sikap FKP yang sependapat dengan pernyataan pimpinan dewan dalam rapat antara pimpinan dewan. Irsyad selanjutnya ditugasi untuk menyampaikan pendapat Golkar dalam rapat antarpimpinan fraksi-fraksi yang akan dilakukan tanggal 19 Mei 1998, pukul 09.00 WIB.
Seusai rapat diceritakan, Harmoko langsung pulang ke kediamannya, di dalam mobil, Poniman, ajudan Harmoko melaporkan, kalau di luaran beredar rumor kalau Harmoko diculik Kopassus. Ada juga yang bilang kalau Harmoko meminta suaka politik ke Kedubes Amerika Serikat (AS).
Pagi harinya, Harmoko kembali memimpin rapat pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi-fraksi. Dalam rapat yang berlangsung lima jam akhirnya pimpinan fraksi-fraksi mendukung permintaan pimpinan DPR kepada Presiden Soeharto agar secara arif dan bijaksana mengundurkan diri. Namun mereka menekankan proses pengunduran diri tersebut harus berjalan secara konstitusional. Beberapa pernyataan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi itu kemudian dilayangkan kepada Soeharto melalui surat bernomor KD.02/1330/DPR RI/1998. Inti surat itu juga meminta konsultasi dengan presiden.
Dinamika politik dari menit ke menit terus berkembang. Pada 20 Mei 1998, tepatnya pukul 23.00 WIB, Harmoko menerima telepon dari ajudan Soeharto. Isinya menyatakan pimpinan dewan akan diterima konsultasi oleh presiden di Istana Merdeka 21 Mei 1998. Selain itu Wakil Presiden pada waktu itu, BJ Habibie akan mengucapkan sumpah jabatan sebagai presiden.
Dengan sikap legowonya Soeharto untuk mundur sebagai presiden, pimpinan DPR menganggap kebuntuan komunikasi antara kekuatan reformis dengan pemerintah bisa teratasi. (ddg/iy)
