Lapar Itu Tidak Beradab

Jakarta - Ada empat kategori manusia beradab. Tahap paling rendah adalah nafsu yang disimbolkan dengan kemaluan. Tahap kedua tentang makan yang dirujuk dengan perut. Dan tahap ketiga rasa yang diidentifikasi dengan hati. Sedang tahap yang paling tinggi adalah logika. Di sini baik buruk disaring secara jernih.

Seabad kebangkitan nasional, kita masih di level 'ketidakberadaban'. Masih berpikir tentang makan. Masih bekerja keras untuk makan. Dan masih merancang skenario besar bagaimana bisa tetap makan. Kita miskin, dan karena itu masuk kategori bangsa yang 'belum beradab'.

‘Ketidakberadaban’ itu berimplikasi luas. Kita dipaksa untuk memainkan jenis musik lain agar perut tidak keroncongan melulu. Otak dan hati, tangan dan kaki seragam bergerak. Tulang-tulang pun harus dibanting demi dapur tetap mengepul.  Dan ungkapan T Kiyosaki 'jangan kita kerja keras untuk uang, tapi paksa uang bekerja keras untuk kita' sebagai sesuatu diluar nalar. Berpikir besok apa yang akan kita makan menjadikan kita  bebal. Dan jika itu mentradisi, maka hanya kerakusan buahnya nanti.

Dan itu terjadi pada bangsa ini. Para politisi dan pemimpin negeri suka ‘ngadali’ rakyat demi posisi. Dan jika posisi sudah diraih, maka korupsi dan korupsi adalah yang didisposisi. Baik untuk tempat tinggal, sarana transportasi, nglencer ke luar negeri, dan mungkin untuk melacur dan kawin lagi. Maklum, uang haram memang jatah setan.

Di tengah kemiskinan fisik dan ‘filosofis’ itu, ternyata pemerintah hanya bertindak politis agar dianggap berpihak rakyat, dan dianggap ikut merasakan derita rakyat. Bantuan Langsung Tunai (BLT) wujudnya. Ini untuk ‘menciptakan’ situasi chaostis yang lain, agar aparat bawah ‘yang lapar’ berebut dengan rakyat yang kelaparan.

Pembagi yang koruptif (lapar) untuk rakyat yang lapar sudah terjadi berulangkali. Hasilnya seperti monyet jadi juri membagi pisang. Bantuan tidak tersalur secara benar, dan hampir pasti masuk kantong yang diserahi. Lihat saja 'Beras Miskin', Asuransi Keluarga Miskin, dan hampir tiap program yang berlabel miskin. Kemiskinan dan orang miskin identik proyek mereka yang ‘lapar rasa dan lapar logika’.

Dan itu logis. Sebab hakekatnya lapar perut, lapar rasa, dan lapar logika juga akan melahirkan lapar spiritual. Untuk itu jangan kaget jika jamaah haji Indonesia yang 'telat' pasokan makannya di Saudi Arabia tahun kemarin, juga berebut makan seperti rakyat yang sedang ngantre bantuan. Mereka berkelahi demi nasi. Mereka lupa 'manembah mring Gusti Allah' itu adalah upaya membuang dan menurunkan nafsu.

Kita memang belum beradab. Ketidakberadaban itu karena kita masih berpikir perut. Untuk itu, memperingati hari kebangkitan nasional ini mari kita sama-sama belajar agar beradab. Pemerintah melalui kebijakannya yang harusnya beradab. Dan rakyat menerima keroncong sebagai musik transisi menuju jazz. Bukan diturunkan grade-nya ke blues yang nuansanya erotis dan kian tidak beradab.

Langkah yang paling simple mungkin mengikuti saran Mangkunegaran IV dalam Wedhatama. "Kowe iku wong Jowo le, ojo ndadak niru lakune nabi. Iso cegah lek lan cegah dahar wae wis cukup." Kita mulai asah batin. Tidak marah jika  dibohongi, karena marah itu tidak beradab. Dan kalau keterlaluan?

Kita sepakat merayakan hari kebangkitan nasional. DR Soetomo menstimulasi kebangkitan untuk kemerdekaan negeri ini dengan mendirikan Budi Utomo. Mengutamakan budi. Dan budi yang utama itu adalah sopan santun, lemah lembut, menghargai yang tua dan yang menjabat.

Protes dan demonstrasi bukan merupakan budi utama. Apalagi sampai merusak dan bakar-bakaran. Itu makar yang ambigu dengan budi yang utama.

Esensi budi utama adalah satunya sikap dan perbuatan. Karena BLT masih urusan perut, maka tolak program itu. Ini karena tidak mendidik dan hanya urusan perut. Adakah rakyat bisa diajak untuk tidak berpikir perut? Ini yang jadi soal.

Keterangan Penulis:
Djoko Su'ud Sukahar, pemerhati budaya, tinggal di Jakarta. Alamat e-mail jok5000@yahoo.com. (iy/iy)