Sidang Istimewa Soal BBM Tidak Bisa Digelar

Jakarta - Sidang Istimewa (SI) menyikapi kenaikan harga BBM yang diusulkan PDIP, tidak bisa dilakukan. SI baru bisa digelar kalau presiden melanggar UUD atau tindak pidana.

"Kalau presiden melanggar hukum atau tindak tercela baru bisa SI. Tapi kalau terkait kebijakan politik itu tidak bisa," kata mantan Ketua DPR Akbar Tandjung usai Munas Alim Ulama dan Halaqah Kebangsaan DPP PKB Gus Dur di Pesantren Ciganjur, Jakarta, Selasa (20/5/2008).

Sebagai solusinya, Akbar menyarankan DPR dan presiden berkonsultasi. Tujuannya menyamakan persepsi terkait kebijakan yang akan diambil.

Diharapkan perbedaan landasan kebijakan bisa diperdebatkan agar pemerintah bisa mengambil solusi terbaik. Akbar berharap pemerintah sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan soal BBM.

"DPR bisa mengundang pemerintah. Syukur kalau presiden yang hadir," pungkasnya. (fay/ary)