SBY - JK Gagal Tuntaskan Agenda Besar Demokrasi

Jakarta - FPKS menilai pemerintahan SBY - JK tidak berhasil menempatkan agenda besar konsolidasi demokrasi di 10 tahun reformasi. Alasannya, pemerintahan pasangan tersebut tidak cukup kuat meskipun modal awal berupa legitimasi politik dimilikinya.

"Pemerintahan SBY - JK tidak berhasil menuntaskan agenda besar fase konsolidasi demokrasi," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq dalam keterangan pers 'Mengevaluasi 10 tahun reformasi' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2008).

Menurut dia, dalam demokratisasi politik diakui kebebasan dan keterbukaan menjadi atmosfer baru dalam perpolitikan nasional. Namun demikian seringkali atmosfer baru itu diwarnai euforia politik yang kebablasan sehingga etika politik sering dipinggirkan.

Dalam demokratisasi ekonomi, FPKS menilai, elit konglomerasi yang mayoritas menguasai ekonomi nasional belum terdistribusi. Akibatnya, tidak terjadi proses demokratisasi ekonomi. Hal ini disebabkan menguatnya peran dan dominasi pelaku ekonomi dunia.

Atas dasar itu semua, Pemilu 2009 diharapakan menjadi momentum penting dalam menghasilkan duet kepemimpinan dan kabinet yang lebih legitimate dan efektif.

Apakah PKS akan mengajukan calon baru di Pemilu 2009? "Posisi PKS masih zero. PKS mempunyai terget tiga besar di 2009. Yang pasti kita akan memilih orang yang paling tepat sesuai kebutuhan zaman. Kami tidak ingin terburu-buru," jawab Mahfudz.

(nvt/nrl)