Mendagri: Tak Seharusnya Bupati Tolak BLT

Jakarta - Penolakan sejumlah kepala daerah atas program BLT dinilai sikap yang tidak tepat oleh Mendagri Mardiyanto. Pihak pemerintah daerah seharusnya memastikan penyaluran kompensasi kenaikan BBM itu tidak bocor dan tepat sasaran.

Penilaian di atas disampaikannya menjawab pertanyaan wartawan yang mencegatnya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/5/2008).

"Kan itu nggak benar bila negara mau membantu rakyatnya yang kesusahan malah ditolak. Yang jangan sampai terjadi itu, BLT jangan salah sasaran," ujar Mardiyanto.

Mantan gubernur Jateng ini mengakui bahwa bisa timbul masalah dalam penyaluran BLT di lapangan. Terkait hal itu maka yang seharusnya jajaran Pemda lakukan memastikan dana bantuan itu diterima oleh mereka yang berhak dengan berkoordinasi dengan BPS dan kantor pos wilayah masing-masing.

"Jangan kita larikan masalahnya pada tolak menolak. Nanti terjadi konfrotasi antara pusat dan daerah," sambungnya.

Namun demikian, mendagri belum bisa memutuskan apakah harus menegur para kepala daerah yang menyatakan menolak BLT. Alasannya pernyataan mereka lebih sebagai sikap moral yang  tidak resmi karena sejauh ini tidak ada penolakan resmi.

"Yang menolak siapa belum jelas, bupati yang mana. Bagaimana pernyataannya dan di mana. Itu kan sulit. Kalau ada surat resmi, kita bisa tolak resmi. Kalau tidak, ya itu beban moral," sambungnya.
(lh/ana)