Cak Imin dan Lukman Edy Dituding Gagalkan Munas Alim Ulama

Jakarta - PKB pimpinan Ali Masykur Musa akan menggelar Munas Alim Ulama. Acara itu pun dituding bakal digagalkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan sekjennya, Lukman Edy.

Kecurangan itu adalah menghasut para pengurus PKB di daerah agar tidak menghadiri acara yang juga memperingati seabad Kebangkitan Nasional tersebut pada 21 Mei 2008 mendatang.

"Surat itu dikirim tanggal 15 Mei 2008. Dikirim dari faksimile Kementerian PDT. Penandatangan adalah Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy," kata Ketua Umum DPP PKB Ali Masykur Musa dalam konferensi pers di kantornya Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5/2008).

Menurut Ali Masykur, selain dicurangi berusaha mempengaruhi anggota PKB, Lukman Edy telah melanggar aturan sebagai pejabat pemerintahan dengan menggunakan fasilitas negara seperti faksimile dari kantor PDT, artinya birokrasi dilibatkan ikut campur dalam instrumen partai.

"Ini tidak benar dalam konteks kenegaraan. SBY harus menegur pembantunya yang menyalahi kewenangan," tegas Ali Masykur.

Sementara, anggota Fraksi PKB Imam Anshory Saleh menyatakan, tindakan Lukman Edy mengirim surat dari kantor Kementerian PDT adalah tindakan koruptif. "Jadi sebaiknya presiden tidak usah ragu, harus segera memberi sanksi atau setidaknya menegur saudara Lukman Edy atas perilakunya tersebut," tegas Imam yang hadir dalam konferensi pers tersebut.

Munas Alim Ulama dan Halaqah Kebangsaan, lanjut Ali Masykur, akan dimulai dengan Silaturahmi Nasional Fraksi PKB Se-Indonesia. Acara akan dilangsungkan pada Minggu (18/5/2008) besok di Hotel Kartika Chandra, Jakarta.

"Rencananya 500-an anggota DPR dan DPRD FKB se-Indonesia akan datang. Sudah dikonfirmasikan. Semua diundang termasuk Muhaimin sendiri," beber Ali Masykur.

Setelah itu pada 19-20 Mei 2008, acara dilanjutkan dengan Munas Alim Ulama dan Halaqah di Ciganjur, Jakarta Selatan. Dijadwalkan sejumlah tokoh akan hadir di luar Ketua Dewan Syuro PKB Abdurrahman Wahid. Di antaranya mantan wapres Try Sutrisno, Hendropriyono, dan Wiranto.

"Melalui Munas ini, para kiai akan merumuskan langkah-langkah strategis untuk membendung radikalisme Islam di Indonesia, sebagai produk impor paham keagamaan Timur Tengah secara parsial," imbuhnya.
(zal/ary)