SBY Diminta Tindak Oknum Penyelundup dan Penimbun BBM

Jakarta - Presiden SBY diminta menindak tegas oknum PT Pertamina (Persero), yang terlibat dalam aksi penyelundupan dan pemimbunan bahan bakar minyak (BBM).

Tindakan tegas ini diperlukan sebagai bentuk komitmen pemerintah yang berpihak pada rakyat, meskipun harus menempuh kebijakan tidak populer, menaikan harga BBM.

"Kami dukung apapun kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, asalkan didukung oleh tindakan tegas di bidang hukum," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (DPN Pakar Pangan) Jackson Kumaat di Jl Proklamasi, Jakarta, Sabtu (17/5/2008).

Pihaknya dapat memahami kebijakan pemerintah 'terpaksa' menaikan harga BBM, menyusul naiknya harga minyak mentah dunia, yang berimbas ke harga BBM di Tanah Air.

Jackson pun berharap labilnya harga minyak mentah dunia dan terjadinya krisis global akhir-akhir ini, tidak dicampur-adukan dengan analisis-analisis politik kepentingan jangka pendek menjelang suksesi 2009.

Menurut dia, sepanjang pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, maka hal itu diyakini akan didukung seluruh lapisan masyarakat. "Salah satu bentuk keberpihakan Presiden, yakni segera menghukum oknum-oknum di PT Pertamina, yang terlibat aksi penyelundupan dan penimbunan BBM," tandas Jackson.

Lebih lanjut ia menjelaskan, ketersedian BBM secara nasional adalah komponen utama roda perekonomian negara. Apabila terjadi hambatan dalam distribusi BBM yang menimbulkan kelangkaan, maka pemerintah dan aparat terkait, harus mengatasi secepatnya tanpa banyak bicara.

"Yang terpenting, pemerintah harus menjaga ketersediaan BBM. Jangan sampai terjadi antrean panjang. Ini kan sangat menjengkelkan. Tindakan ini juga harus berlaku pada program konversi minyak tanah ke gas," pungkasnya.
(zal/ary)