Parpol dan Elite Politik Tak Perhatikan Rakyat

Jakarta - Bangsa Indonesia mengalami degradasi luar biasa di bidang politik dan birokrasi. Hal ini disebabkan partai politik dan elitenya, khususnya yang berada di lingkar kekuasaan lupa akan cita-cita dan tidak perhatikan rakyat.

"Parpol yang sebenarnya adalah kumpulan orang dengan satu ideologi, yang memperjuangkan cita-cita politiknya melalui proses politik. Dan selama Orla hingga Orba, itu tak terjadi," kata Penasehat Ikatan Alumni (Iluni) UI Bagus Strianto di sela-sela diskusi Kebangkitan Nasional di Hotel Darmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (17/5/2008).

Parahnya, lanjut Bagus, proses memperjuangkan ideologi dan cita-cita melalui proses politik justru belum benar-benar dilaksanakan juga. Elit di parpol mengambil kekuasaan politik lewat DPRD di segala tingkat hingga mengambil posisi di pemerintahan pusat dan daerah.

"Berkuasalah mereka. Dia memimpin birokrat yang esensinya pelayan publik, dan dia memimpin parpol yang merupakan representasi rakyat," ujarnya.

Sayangnya lagi, kebanyakan elite politik tersebut, setelah menempati posisi di birokrasi ternyata kurang memperhatikan rakyat. "Mereka pertontonkan perilaku korup. Akibatnya pertontonan penguasa tersebut telah tergenalisir hingga ke sekelililngnya. Tak heran birokrasi pun jadi ikut-ikutan mengalami penurunan kinerja," tukasnya.

Oleh sebab itu, walau parpol sudah mulai berpoltik, namun sebenarnya terjadi degradasi moralitas berpolitik. Tidak mengherankan mengherankan, bila nantinya DPR yang menolak BBM naik akan berubah sikapnya menyetujui ketika lobi pihak pemerintah bermain.

"Artinya apa, ideologi sebuah partai dan cita-cita berpolitik bisa dinegosiasikan, bukan lagi harga mati. Itulah karakter saat ini setelah 100 tahun kebangkitan nasional," tegasnya.

Sementara Wakil Ketua Iluni FTUI Agus Mulya menambahkan, semakin memburuknya birokrasi disebabkan tidak kunjung bangkitnya perekonimian di Indonesia. Selepas Orde Baru, birokrasi justru semakin rakus dalam politik uang.

Salah satu modus yang sering terjadi adalah mempersulit izin usaha pengusaha yang tidak bermain uang, di lain pihak memanjakan pengusaha yang rajin menyetor ke birokrat terkait. Seorang pimpinan departemen atau kementerian pun akan mempertahankan mati-matian aparat yang bermain, namun rajin 'menyetor'.

"Contoh kongkret Dirjen perhubungan udara. Walau korban kecelakaan pesawat telah berjatuhan, tapi tak kunjung dipecat meski menterinya sudah berganti," ujarnya.

Menurut Agus, momentum Kebangkitan Nasional harus menjadi tonggak untuk membereskan birokrasi dan menegakkan kepastian hukum, sebab dengan cara itu negara bisa diselamatkan.

"Seluruh rakyat akan mendukung langkah KPK yang akan memulai melakukan penindakan terhadap aparat birokrat. Karena percuma kebijakan pemerintah bagus tapi di aparat di tingkat Dirjen ke bawah tetap bermain," pungkasnya.
(zal/ary)