Potong 20% Anggaran Kementerian, BBM Tak Perlu Naik

Jakarta - Rencana kenaikan harga BBM membuat masyarakat resah. Sebenarnya, harga BBM bisa saja tidak dinaikkan asal ada keberanian untuk mengoreksi pertumbuhan ekonomi nol.

"Ini bisa dilakukan dengan memangkas anggaran kementerian dan lembaga sampai pada level 20 persen," kata anggota FPKS DPR Umung Anwar Sanusi dalam keterangan tertulisnya kepada detikcom, Jumat (16/5/2008).

Dia yakin, masyarakat akan lebih nyaman dengan pembangunan yang ditunda dari pada naiknya harga BBM. "Biar sekarang jalan rusak dulu yang penting dapur ngebul," tambahnya.

Anggota Komisi VII DPR ini menegaskan, subsidi harga BBM tidak boleh dicabut. "Sudah menjadi tugas negara yang melekat untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Kalau subsidi dikurangi atau dicabut lalu fungsi negara ada dimana," katanya.

"Memang pilihan sulit dan dilematis, tapi pemerintah harus tegas dan cerdas dalam mengambil keputusan, menaikan harga BBM bukan satu-satunya solusi," imbuhnya.

Umung mengusulkan, dalam jangka panjang produksi minyak dalam negeri ditingkatkan. Selain itu juga membuat pabrik pengolah minyak sendiri sehingga tidak tergantung dengan pasokan dari luar.

"Sebagai negara penghasil minyak jika harga naik seharusnya kita untung, tapi kok malah buntung," cetusnya.

Dia pun mendesak pemerintah mengaudit secara total implementasi dan kebijakan perminyakan dari hulu sampai hilir.

"Setiap ada dinamika ekonomi dunia kita selalu mengambil kebijakan mudah, cabut subsidi, naikan harga, lalu selesai," kata Umung. Ia menduga pemerintah belum mempunyai cetak biru ketahanan energi dan ketahanan pangan sehingga setiap ada gejolak ekonomi harga BBM selau dinaikkan. (nvt/nvt)