.webp)
Hal tersebut ditegaskan Mardiyanto dalam pembukaan Rakornas Polisi Pamong Praja se-Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Solo, Jumat (16/5/2008) malam. Dia berharap, semua aparat pemerintah berpikir secara jernih. Karena secara realistis kenaikan harga BBM adalah pilihan yang harus ditempuh.
"Aparat pemerintah dari pusat hingga daerah adalah bagian yang integral yang harus bersama melaksanakan kebijakan untuk membantu rakyat keluar dari kesulitan dan kesusahan. Bukan pada tempatnya jika ada pemerintahan atau pimpinan pemerintahan di daerah bersikap seperti itu (menolak kebijakan pusat)," ujarnya.
Mardiyanto menyadari, banyak pemimpin daerah yang berasal dari berbagai parpol. Namun dia berharap dalam menyikapi rencana kenaikan harga BBM dan penyaluran BLT plus ini, para pimpinan di daerah tidak berpikir secara politis. Kepentingan rakyat, lanjutnya, harus lebih diutamakan daripada agenda politik parpol masing-masing.
Dia mengakui, pada penyaluran BLT tahun 2005 lalu para pimpinan di daerah mengalami situasi sulit. Mardiyanto yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jateng juga mengaku merasakan kondisi tersebut. Namun situasi itu bukan alasan untuk menolak BLT plus kali ini.
"Kita telah mengevaluasi semua kekurangan dan menatanya dengan baik. Sebaiknya para pimpinan di daerah menyiapkan saja data-data di daerah dan selanjutnya membantu PT Pos dalam penyaluran BLT. Mari kita bantu rakyat. Khusus masalah ini, jangan campur-adukan persoalan dengan kepentingan politik," kata dia panjang lebar.
Mardiyanto mengungkapkan, selama ini tidak ada daerah yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat. "Kalau mau jujur hanya satu dua saja daerah yang telah mampu mandiri karena PAD-nya berlebih. Selebihnya juga masih disubsidi pemerintah pusat untuk melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing. Jadi sebaiknya semua berpikir jernih," imbaunya.
Usai acara, ketika ditanya wartawan tentang pemberian sanksi atau teguran kepada kepala daerah yang menolak kenaikan harga BBM maupun penyaluran BLT plus, Mardiyanto mengatakan hal itu tidak perlu terjadi. Dia yakin, nantinya rakyat lebih jernih menilai mana yang memperjuangkan kepentingan rakyat.
"Program ini untuk membantu rakyat kok dihalang-halangi," tandas Mardiyanto. (mbr/nvt)
