Pembangunan Berkelanjutan, Belajar dari Krisis 1997

Delft - Krisis multidimensi yang menerpa Indonesia sejak 1997 itu akibat pembangunan terfokus pada pertumbuhan ekonomi, tak mengindahkan pembangunan berkelanjutan. Sebuah pelajaran berharga.

Hal itu disampaikan Dubes RI Luarbiasa Berkuasa Penuh untuk Kerajaan Belanda J.E Habibie dalam sambutan pembukaan perhelatan ilmiah pelajar dan profesional Indonesian Students' Scientific Meeting 2008 (ISSM 2008) di Delft University of Technology (TU Delft), 13-15 Mei 2008.

ISSM 2008 ini sekaligus memperingati 100th Kebangkitan Nasional, diselenggarakan oleh Institute for Science and Technology Studies (Istecs) Chapter Netherlands dan EU, PPI Delft serta PPI Wageningen, bekerjasama dengan TU Delft, CICAT, SNC dan KBRI Den Haag.

Habibie memaparkan kembali betapa krisis ekologi yang dihadapi Indonesia saat itu, antara lain kebakaran hutan yang menimbulkan gangguan asap lintas batas di kawasan, krisis ekonomi dan keuangan, disusul krisis sosial politik.

"Dampak dari krisis tersebut masih terlihat sampai sekarang dan menghambat pembangunan," ujar Habibie.

Dikatakan, bahwa pelajaran dari masa lalu karena pembangunan tidak mengindahkan prinsip berkelanjutan itu antara lain kemiskinan yang justru meningkat. Selain itu juga kerusakan lingkungan. "Hanya pada tahun 2000 saja Indonesia mengalami kerugian setara 10% GDP akibat bencana alam," tandas Habibie.

Selanjutnya, ketiadaan good governance telah membangkitkan sentimen regional yang kadang-kadang menyebabkan keresahan sosial. Ini berkontribusi negatif bagi proses pembangunan nasional yang damai. Kemudian, globalisasi. Krisis Indonesia merupakan contoh bagaimana ekonomi negara sangat dipengaruhi oleh globalisasi ekonomi, termasuk liberalisasi sektor keuangan.

Namun demikian, menurut Habibie, di sisi lain terjadi perkembangan positif sebagai hasil dari krisis tersebut. Reformasi menjanjikan semangat masyarakat madani dan kesadaran akan pemerintahan yang bersih dan baik. "Demokrasi berkembang meskipun masih banyak hambatan, dan aspirasi publik didengar," demikian Habibie.
(es/es)