PKS DKI Tolak Perda MRT

Jakarta - DPW PKS DKI Jakarta menolak rencana pembangunan mass rapid transit (MRT). PKS menilai perlu ada kajian akademik komperhensif dan studi Amdal (analisa mengenai dampak lingkungan) kalau proyek ini ingin dilanjutkan.

"Kondisi tanah di Jakarta labil dan rusak baik karena intrusi air laut maupun galian sumur dalam," ungkap Ketua DPW PKS DKI Jakarta Triwisaksana dalam rilis kepada detikcom, Jumat (16/5/2008).

Menurut Triwisaksana, kehadiran moda angkutan massal memang penting bagi warga ibu kota. Namun ketiadaaan kajian akademik menghadirkan tanda tanya besar apakah program ini hanya akan menjadi proyek mercusuar semata.

"Kita harus jelas benar dalam hal ini, karena dana yang diinvestasikan dalam proyek ini bernilai lebih dari Rp 10 triliun. Itu adalah setengah dari nilai APBD DKI Jakarta," ujar Triwisaksana.

Dia menjelaskan selain soal riset kelayakan, proyek ini didanai dengan dana pinjaman dari pemerintah Jepang senilai Rp 8,3 triliun dan sisanya dari APBN dan APBD. Ada beban APBD, yang berarti membebani rakyat untuk membayar utang investasi ini.

"PKS tidak akan ikut menggolkan Perda tentang MRT ini sebelum jelas apa manfaat buat rakyat yang paling utama dengan dikerjakannya proyek triliunan rupiah ini," kata dia.

FPKS di DPRD DKI juga sudah diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang alasan penolakan PKS tersebut agar masyarakat mengerti permasalahan sebenarnya. "Masih banyak yang harus dijelaskan Pemprov DKI, dari soal permodalan, teknologi, konsesi bagi investor, alih teknologi dan juga MoU yang transparan dan bisa dikaji publik," ujar Sani.

Dia menjelaskan PKS akan konsisten menolak proyek-proyek mubazir. "Mungkin lebih bijak perda tentang rumah sakit khusus warga tidak mampu atau antisipasi inflasi menjelang kenaikan BBM serta teknis pembagian BLT," pungkasnya. (fay/gah)