Desentralisasikan IPDN ke Daerah

Jakarta - Pemerintah diminta semakin mempercepat proses pendirian IPDN di daerah-daerah menyusul insiden praja menusuk praja.

"Dengan kasus terakhir semakin membenarkan rekomendasi yang pernah diterbitkan Komisi II DPR untuk membubarkan IPDN dan mendesentralisasi pendidikan calon praja ke daerah. Tidak perlu lagi sentralisasi di Jatinangor," kata anggota Komisi II Syaifullah Maksum di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/5/2008).

Dikatakan dia, pimpinan IPDN Johanis Kaloh diminta bertanggung jawab untuk menjaga moralitas dan kewibawaan IPDN.

"Jika memang terbukti melanggar, mahasiwa IPDN harus diberi sanksi yang tegas terutama yang terlibat kasus-kasus," ujar politisi PKB ini.

Praja IPDN Vevi Aike Yandra ditusuk dengan sebilah badik oleh rekannya Muzian Beli setelah daun pintu lemari milik Vevi jatuh. Karena daun pintu jatuh, rekan Vevi yang sedang tidur siang merasa terganggu dan kemudian menghujamkan sebilah badik ke paha Vevi. (aan/nrl)