BBM, Pancasila, SBY Sing Mau?

Den Haag - Saat hendak mengincar kekuasaan, SBY (as be why) jualan slogan 'Bersama Kita Bisa.' Rakyat banyak terkecoh, dikira 'bersama' ini 'bersama' mereka. Catatan: as be why adalah cara Prof. Harmsen mengeja nama SBY, tapi tak ada kaitan dengan pesan tulisan ini dan secara baku 'tak bermakna'. Cuma, as be why telah menginspirasi tulisan ini.

Bersama Kita Bisa. Seperti ikan-ikan kelaparan mendambakan datangnya cacing pengusir lapar, rakyat melahap slogan itu. Hap! Kesadaran baru menyeruak ketika sakit, pedih dan sengsara menyusul sesudahnya. Ada kail di baliknya, ternyata cacing itu bukan untuk mereka.

Pelan tapi pasti total kebijakan Bersama Kita Bisa itu lebih sibuk bersama pengusaha pemilik kapital dalam pesta dan perayaaan kemakmuran. Bersama dengan rakyat hanya di depan kamera dan penghias koran, kadang tebar angpau supaya memukau. Hiruk pikuk ekonomi, invetasi sana, investasi sini, rakyat hanya mendengar dan melihat, tak ikut kebagian manfaat. Tapi begitu negara dalam kesusahan, lagi-lagi rakyat yang paling pertama diperas kontribusi dan kewajiban.

Gap APBN menganga akibat lonjakan harga minyak, jamak tahu. Tapi menaikkan 30% harga minyak itu mencekik rakyat beribu-ribu. Berjuta dalam akumulasinya. Mereka lagi-lagi yang nombokin untuk negara. Subsidi ikut dinikmati orang kaya itu sebagian benar tapi susah dicerna. Yang sebenarnya terjadi, penguasa tidak mau bergotong-royong senasib sepenanggungan dengan rakyat, sebagaimana sila kelima Pancasila telah menjadikannya amanat. Kalau saja penguasa konsekuen pada Pancasila, kenaikan harga minyak tak perlu sebesar itu. Gap APBN bisa dikompensasi dari semangat gotong royong tadi.

Kurangi kemewahan fasilitas. Dimulai dari DPR, salah satu biang masalah dan pemborosan anggaran. Mengapa benalu satu ini sampai punya sekitar 26 akar penyedot uang rakyat, dari uang sidang hingga uang jas di badan? Lalu presiden hingga bupati. Mengapa harus naik Volvo, Lexus atau Crown? Batasi pemakaian air, listrik dan telepon. Kelebihan rekening penggunaan harus ditomboki kepala bagian. Gotong royong orang kaya bisa dari diversifikasi pajak progresif. 15% dari penghasilan Rp3 juta itu tidak sama beban dengan 15% dari Rp30 juta atau Rp3 miliar. Mampu membeli mobil kedua dan seterusnya artinya mampu membayar pajak lebih mahal dari mobil pertama. Tapi beta sing mau. Lalu bersama siapakah mereka?

Keterangan penulis:
Penulis adalah koresponden detikcom di Belanda. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak menggambarkan sikap/pendapat tempat institusi penulis bekerja. (es/es)