Kekerasan IPDN Berulang Karena SBY Tidak Tegas Membubarkan

Jakarta - Presiden SBY dinilai tidak tegas mengambil tindakan untuk membubarkan sekolah khusus pemerintahan, IPDN. Padahal institusi tersebut sering terlibat kasus kekerasan antar praja.

"Insiden ini adalah karena ketidaktegasan presiden. Ketika kasus kekerasan sudah ditemukan berkali-kali, dia malah tidak berani membubarkan," ujar Pengurus Majelis Luhur Taman Siswa Yogyakarta, Darmaningtyas, saat dihubungi detikcom, Jumat (16/5/2008).
 
"Substansinya, ya presidennya. Kalau tegas, bubarkan tahun lalu ya sudah selesai," lanjut Darmaningtyas.

Yang menjadi pertanyaan, kata dia, di saat terjadi otokritik dari institusi bersangkutan, orang tersebut justru dianggap tidak mempunyai kewenangan untuk ikut campur dalam kasus itu. Hal itu terjadi ketika seorang dosen mencoba mengungkap fakta di balik IPDN tapi malah diberhentikan.

"Inu Kencana malah dipecat," cetus Darmaningtyas.

Menurut dia, sekolah khusus pemerintahan ala IPDN tidak dibutuhkan lagi. Sistem dan kurikulum pendidikannya tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat.

"Tidak hanya itu, manajemennya juga pasti buruk," pungkasnya.

(ptr/aba)