Sistem Pendidikan Eksklusif Ala IPDN Harus Dibubarkan

Jakarta - Kekerasan antar praja di IPDN kembali terjadi. Menurut Heri Akhmadi, Wakil Ketua Komisi X DPR yang menangani bidang pendidikan, untuk menghindari kasus yang sama, sekolah khusus pemerintahan tidak perlu eksklusif.

"Ilmu pemerintahan itu kan bisa dipelajari di UGM dan UI. Nggak ada di negara lain yang bikin sekolah itu ada sifat eksklusifnya itu," kata Heri saat berbincang dengan detikcom, Jumat (16/5/2008).

Sistem pengajaran di sekolah tinggi tersebut, lanjut Heri, juga harus dipertanyakan. Lingkungan sekolah dan sistem yang diajarkan dalam suatu institusi, menurut Heri, sangat berpengaruh terhadap perilaku siswanya.

"Misalnya kalau terjadi kekerasan seperti itu kan berarti sistemnya yang harus dipertanyakan," imbuh politisi PDIP itu.

Dikatakan dia, kekerasan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab para pengajar yang terlibat tapi menteri pendidikan juga seharusnya bersikap lebih tegas terhadap institusinya.

"Harus tegas dong dia. Ini kan sudah memprihatinkan, di mana kaedah pendidikan sudah ditinggalkan," tutur dia.

Lalu apakah lebih baik dibubarkan? Heri mengaku usulan tersebut sering disuarakan namun tidak mendapat respon. "Itu kan sudah diusulkan lama," pungkasnya.

Praja IPDN Vevi Aike Yandra ditusuk dengan sebilah badik oleh rekannya Muzian Beli setelah daun pintu lemari milik Vevi jatuh. Karena daun pintu jatuh, rekan Vevi yang sedang tidur siang merasa terganggu dan kemudian menghujamkan sebilah badik ke paha Vevi.
(ptr/aba)