Underbow Partai Gerilya di DPR Tolak Kenaikan BBM

Jakarta - Penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM tidak hanya dilakukan di jalanan. Lingkungan DPR pun menjadi ajang gerilya Forum Pemuda Partai (FPP) yang merupakan kumpulan organisasi sayap pemuda partai politik.

"DPR tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menolak rencana tersebut. Kalau pemerintah tetap ngotot, DPR perlu memanggil presiden untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya," kata Sekjend Barisan Muda (BM-PAN) Yandri Susanto saat berdialog dengan jajaran pimpinan FPAN DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5/2008)

Hal yang sama juga disampaikan Sekjen Barisan Muda Damai Sejahtera (BMDS) Samuel F Silaen. Menurutnya, kebijakan menaikkan harga BBM hanya akan menyengsarakan rakyat. Selain itu kebijakan menaikkan harga BBM disiyalir akan menambah angka kemiskinan dan penganguran baru yang berpotensi mengancam disintegrasi sosial dan disintegrasi bangsa.

"Pemerintah jangan hanya bisa menaikkan saja. Cari solusi lain untuk pembiayaan APBN. Karena kenaikan harga BBM hanya akan mengancam disintegrasi sosial akibat kemiskinan dan penganguran yang melimpah," terangnya.

Menanggapi hal itu, pimpinan FPAN Arbab Paproeka menegaskan, partainya tidak setuju dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Atas dasar itu, FPAN akan bersikap secara resmi di forum paripurna DPR untuk mengagalkan kebijakan tersebut.

"Sikap FPAN sama dengan sikap temen-teman semua. Kita nanti akan sampaikan sikap ini secara resmi sesuai prosedur yang ada. Jika semua fraksi seperti FPAN, pasti pemerintah akan membatalkan rencana tersebut," terang Arbab.

Sebelumnya, organisasi yang terdiri dari Barisan Muda PAN, Pemuda Bulan Bintang, Barisan Muda Damai Sejahtera, Pemuda Demokrasi Kebangsaan, GMPI, serta Taruna Merah Putih dan Gema Keadilan ini menemui pimpinan DPR dan pimpinan komisi VII. Mereka meminta DPR mengagalkan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. (yid/nvt)