.webp)
"Presiden diminta untuk tidak ragu-ragu dan menunda-nunda penyelesaian kasus Ahmadiyah secara tuntas sejalan dengan tuntutan Al Qur'an dan sunnah Rasulullah," kata Sekretaris Majelis Syuro DPP PBB Fuad Amsyari di kantornya, Jl Kalibata Raya, Jakarta, Selasa (13/5/2008).
Fuad menyatakan, pihaknya tidak tahu apa yang dipikirkan oleh pemerintah, padahal sejak tahun 2005 sudah ada kesepakatan dari ulama, MUI, dan ormas Islam yang menentang keberadaan Ahmadiyah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Fuad, surat yang dikirim ke SBY berisi desakan agar segera melarang ajaran Ahmadiyah sebagai bagian dari Islam. PBB juga meminta agar pemerintah tegas kepada Ahmadiyah untuk tidak menggunakan simbol-simbol Islam.
Simbol yang dimaksudkan seperti masjid, Al Qur'an, dan sunah Muhammad SAW, serta melarang penyebaran dan pengedaran buku Tadzkirah yang merupakan pelecehan terhadap Al-Qur'an.
"Pelarangan suatu aliran yang menodai, melecehkan, menghina, dan menyelewengkan agama Islam yang mayoritas dipeluk masyarakat Indonesia sama sekali tidak melanggar HAM," ujar Fuad.
Pemerintah juga diharapkan segera menetapkan Ahmadiyah sebagai organisasi non-Islam tanpa menggunakan simbol-simbol Islam. Majelis Syura PBB tidak mempermasalahkan bentuk keputusan yang akan diambil oleh pemerintah, apakah Keputusan Presiden atau Surat Keputusan Bersama (SKB).
"Tergantung apa isi keputusannya. SKB itu bisa kuat, bisa tidak. Tergantung isinya. Jika SKB tidak melakukan proses sesuai dengan kehendak umat, tidak tuntas, maka tidak ada artinya. Isi SKB harus tegas melarang Ahmadiyah," ucap Fuad lagi.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Majelis Syura PBB Makhrus Amin mengatakan, karena Ahmadiyah telah menghina, melecehkan, dan menyelewengkan agama Islam, maka sudah sepatutnya diberikan ganjaran.
"Orang-orang Ahmadiyah melakukan makar terhadap agama Islam, maka harus diadili dan dipenjara," ujar Makhrus Amin. (zal/nvt)
