"Kebijakan menaikkan harga BBM akan menyengsarakan rakyat. FPDIP tetap akan mengajak fraksi lain di DPR dan Ketua DPR untuk menolak rencana tersebut. Kami minta Presiden SBY dialog dan debat terbuka," ujar Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo kepada detikcom, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/5/2008).
Menurut Tjahjo, masih banyak opsi lain jika pemerintah tidak ingin menyengsarakan rakyat. Kebijakan menaikkan BBM tanpa berusaha mencari opsi lain menunjukkan pemerintah tidak melihat kesengsaraan masyarakat.
"Masih banyak opsi lain yang bisa dilakukan pemerintah. Pemerintah harus melihat realitas masyarakat," jelas pria berkacamata ini.
Tjahjo menilai kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan BBM sebesar Rp 100 ribu tidak akan efektif dan banyak kendala mulai dari jatah hingga sistem penyalurannya.
"Nilai 100 ribu rupiah tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dari dampak kenaikan BBM," tandasnya.
(nik/nrl)











































