.webp)
Salah satu tujuan mengapa Bandara Pondok Cabe disulap menjadi bandara komersial adalah sebagai bandara alternatif bila ada hambatan di jalan akses menuju Bandara Soekarno-Hatta. Seperti diketahui, tol bandara, yang merupakan akses menuju Bandara Soekarno-Hatta sering tergenang air. Hal ini mengakibatkan terganggunya jadwal penerbangan lewat bandara internasional itu.
Tapi, alasan ini kurang masuk akal. Sebab, akses menuju Bandara Pondok Cabe juga sama buruknya. Indra, warga Pondok Cabe yang tinggal di perumahan Harmoni menyatakan seharusnya Pemda Kabupaten Tangerang berpikir dua kali untuk menjadikan Bandara Pondok Cabe sebagai bandara komersial. Bagi dia, tidak mungkin untuk memperluas Bandara Pondok Cabe, karena jalan menuju bandara ini sangat kecil dan selalu macet.
Apalagi, kalau sedang musim hujan, pasti terjadi banjir. "Akses jalannya saja sudah susah, karena macetnya di sini sangat parah. Kalau pagi mau ke Blok M, saya perlu waktu 90 menit," kata Indra kepada detikcom.
Titik banjir di sekitar akses menuju Bandara Pondok Cabe ini, antara lain di jembatan sebelah Universitas Terbuka dan di depan perumahan Harmoni. Bahkan ketika banjir Maret 2007 lalu, kedua jalan ini sempat ditutup karena terendam air. Di sepanjang Jl Cireundeu Raya juga terdapat rentang genangan air karena saluran airnya payah.
Belum lagi musibah-musibah lainnya. Sudah beberapa kali pesawat-pesawat latih yang terbang di atas Bandara Pondok Cabe jatuh. Bahkan, beberapa waktu lalu, pesawat menimpa rumah warga. Kecelakaan ini mengakibatkan trauma mendalam bagi warga di sekitar Pondok Cabe. Asal tahu saja, bandara Pondok Cabe ini memang dikelilingi oleh pemukiman warga.
Konsep pembangunan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang ini memang disorot oleh kalangan politisi. Mereka menilai Bupati Tangerang Ismet Iskandar telah gagal melaksanakan amanat rakyat.
Kegagalan yang muncul bisa dilihat dengan adanya predikat Kabupaten Tangerang sebagai kota terkotor yang disematkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup serta timbulnya permasalahan terkait proyek Jalur Lintas Selatan (JLS) yang sampai saat ini sedang dalam penanganan pihak kejaksaan dan banyaknya bangunan yang tidak berizin.
"Kami melihat pimpinan daerah sekarang belumlah optimal melaksanakan konsep pembangunan seperti yang tertera dalam Renstra (Rencana Strategis) Daerah Kabupaten Tangerang," ujar Ruhama Ben, ketua DPD PKS Kabupaten Tangerang kepada detikcom.
Menurut Ruhama Ben, salah satu bangunan yang tidak memiliki izin pembangunan ruang (IPR) dan izin mendirikan bangunan (IMB) adalah Mal Gading Serpong (MGS) oleh PT Summarecon di Gading Serpong, Kabupaten Tangerang yang peresmiannya langsung dipimpin Ismet Iskandar.
Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Syarifullah, juga menduga antara developer dan aparat Pemkab Tangerang sering main mata dalam masalah perizinan proyek besar. Seharusnya developer yang tidak menaati perizinan ditindak tegas.
Kehadiran Bupati Tangerang saat peresmian dimulainya pembangunan Mal Gading Serpong itu menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan tokoh masyarakat Tangerang. Mengapa Bupati tetap hadir padahal dia mengetahui pembangunan mal tersebut belum memenuhi persyaratan yang semestinya.
"Pemkab Tangerang hendaknya jangan main mata dalam soal izin dalam mendirikan sebuah bangunan atau proyek bandara nantinya," pinta Syarifullah. (ron/asy)
