"Buat masyarakat jelas pemborosan, itu olahraga yang eksklusif, membebani pelayanan umum," kata pengamat kebijakan publik UI Andrinof Chaniago saat berbincang dengan detikcom, Senin (12/5/2008).
Membebani pelayanan umum, menurut Andrinof, antara lain berupa kemacetan, karena saat konvoi biasanya akan ada pengawalan khusus dari kepolisian. "Seperti meminta hak istimewa dengan pengawalan. Padahal untuk umum itu tidak bermanfaat," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan memancing misalnya di laut, mereka bisa lihat kondisi laut yang memprihatinkan," ujar Andrinof.
Konvoi moge seharusnya tidak mendapat dukungan dari pejabat negara. "Harusnya tidak didukung. Kalau melepas, berarti pejabat negara mendukung padahal yang harusnya didukung yang menyangkut kepentingan umum," pungkasnya.
Pagi tadi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik melepas 272 moge yang akan berkonvoi. Mereka akan keliling beberapa kota di Jawa. Rutenya antara lain Rengasdengklok, Cirebon dan Pekalongan, yang disebut sebagai "Jalur Merah Putih". Konvoi akan berlangsung hingga 20 Mei 2008 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas).
Jero Wacik sempat mengatakan konvoi moge bukan dari bentuk pemborosan BBM atau hura-hura, melainkan untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Tanah Air.
(ptr/nrl)











































