Mendagri Keluarkan Surat Edaran Soal Calon Incumbent

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengeluarkan surat edaran yang mengatur soal calon calon incumbent. Dalam surat edaran itu juga, Mendagri juga mengakomodir calon independen dalam pilkada.

Dokumen surat edaran Mendagri tersebut bernomor 188.2/1189/SJ bertanggal 7 Mei 2008 dan berisi lima poin ini diperoleh di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jl Imam  Bonjol, Jakarta, Jumat (9/5/2008).

Poin pertama surat menyebutkan, dengan diundangkannya UU No 12/2008 tentang perubahan atas UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka calon perseorangan sudah dapat diakomodir dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Poin kedua menyebutkan, bagi kepala dan wakil kepada daerah yang mencalonkan dalam pemilu daerah wajib mengundurkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Pasal dua tersebut terdiri dari lima ayat yang mengatur proses pengunduruan diri tersebut.

Poin ketiga, bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengundurkan diri untuk pencalonan sebagai kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan Laporangan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir MAsa Jabatan Kepala Daerah paling lambat tiga hari sebelum dibukanya pendaftaran pasangan calon.

Poin keempat mengatur dalam hal kepala daerah mencalonlan dan jabatan wakil kepala daerah kosong, maka penyampaian LPPD kepada Pemerintah dan LKPJ kepada DPRD paling lambat tiga hari sebelum masa pendaftaran calon kepala/wakil kepala daerah.

Poin kelima mengatur apabila salah satu kepala atau wakil kepala daerah mengundurkan diri untuk pencalonan, yang tidak mencalonkan diri akan melaksanakan tugas sampai dengan akhir masa jabatannya. Penyampaian LKPJ dan LPPD paling lambat empat bulan sebelum masa jabatan berakhir.

Juru Bicara Depdagri Saut Situmorang mengaku dirinya sama sekali belum mendapat laporan tentang adanya surat edaran Mendagri tersebut. Namun dia mengakui substansi seperti yang tertera di dalam dokumen tersebut sudah dibicarakan di Depdagri.

"Saya akan konfirmasi dulu soal isinya. Tapi memang substansi semacam itu selama ini sudah dibicarakan," ujar Saut saat dihubungi wartawan di Jakarta.
(zal/ary)